Yahya.A.Z : UNTUK HUKUM & KEADILAN

Indonesian Human Rights Blog Award (IHRBA)

2012-02-08T18:02:00.001-08:00

Indonesian Human Rights Blog Award (IHRBA) - http://hamblogger.org adalah
sebuah program yang digagas oleh IMDLN sebagai upaya promosi hak asasi
manusia di dunia online. Pogram ini pada dasarnya adalah sebuah kompetisi
ngeblog dengan tema hak asasi manusia yang ditujukan untuk merangsang
blogger dan komunitas blogger Indonesia untuk menulis beragam tema tentang
promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Upaya ini penting dilakukan karena wacana tentang hak asasi manusia
biasanya didiskusikan secara intens di lingkup yang terbatas yaitu kalangan
pegiat hak asasi manusia yang aktif di berbagai organisasi non pemerintah.
Untuk itu IMDLN memandang penting adanya kampanye hak asasi manusia melalui
penggunaan media sosial khususnya blog di Indonesia. Dengan melipatgandakan
konten bertema hak asasi manusia, maka upaya promosi hak asasi manusia di
Indonesia juga akan semakin cepat dan dengan demikian akan mendorong upaya
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Situs ini merupakan *landing portal* bagi IHRBA sebagai ajang promosi hak
asasi manusia di Indonesia dan juga sebagai pencatat kompetisi yang
diharapkan akan bergulir secara reguler setiap tahun. Situs ini sengaja
diberi nama domain hamblogger.org agar mudah diingat karena namanya yang
unik dan menggelitik. Jangan lupa untuk jadi follower kami di
@idhamblogger<http://twitter.com/idhamblogger>agar mendapatkan berita
– berita terbaru mengenai IHRBA

MUNGKINKAH UJIAN NASIONAL (UN) YANG TIDAK CURANG??

2011-06-26T22:35:00.000-07:00

Yahya Ahmad Zein

Seluruh siswa,guru bahkan orang tua seantero negeri ini tidak terkecuali di Tarakan yang saat ini anaknya akan mengikuti Ujian Nasional (UN) Untuk jejang Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan diselenggarakan pada 18-21 April 2011. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsnawiyah (MTS) akan digelar 25-28 April 2011 mendatang. pasti harap-harap cemas seiring dengan konsekuensi yang paling menakutkan dalam UN yakni dii nyatakan tidak lulus.

Fakta yang tidak bisa diingkari, UN sampai saat ini masih saja di hantui oleh kecurangan-kecurangan. yang secara sengaja dilakukan oleh pihak sekolah, siswa, atau pihak lain yang berkepentingan. Bahkan hal ini kemudian mendapat respon “Ancaman” dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang akan memberikan sanksi berupa menghapus nilai ujian nasional (UN) bagi peserta maupun pihak sekolah yang melakukan kecurangan dengan cara mencontek, kerjasama dengan pihak lain,Untuk itu sudah seharusnyalah dalam pelaksanaan UN kali ini semua komponen pendidikan untuk mawas diri, bertindak objektif, dan jujur dalam pelaksanaan UN.

Sudah saat nya martabat ujian Nasional di sekolah-sekolah kita di tempatkan pada posisi yang terhormat, sudah saatnya sekolah tidak lagi menjadi ‘barang komersial’ (moralitas pendidikan dan pengajaran amburadul), sudah saatnya tidak berfikir bahwa ijazah lebih penting dari kecerdasan (ijazah dulu baru ilmu). Sudah saatnya semua komponen pendidikan (Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, Dinas Pendidikan) tidak mengingkari kejujuran dan moralitas sekolah hanya demi prestise lulus 100%, nama, gengsi, dan uang. Dan sudah saatnya pengawasan dan monitoring dilakukan secara objektivif. Jika hal ini yang kita lakukan maka kita akan membawa pendidikan ini, kedalam ketinggian nilai atau akhlak anak bangsa kita.

Alm. Prof. Nurcholis Madjid sangat menekankan pendidikan nilai. Akhlak adalah segala-galanya. Karena itu, meruntuhkan martabat ujian nasional (UN) dengan kecurangan-kecurangan maka sama artinya dengan menghancurkan pendidikan akhlak. serta merusak pendidikan akhlak, maka apa yang diharapkan Nurcholis seperti: silahturrahmi (pertalian cinta kasih antara sesama manusia), persaudaraan (ukhuwah), persamaan (al-musawah), adil, (seimbang atau balance), baik sangka (husm-u’zh-zhann), rendah hati (tawadlu), tepat janji (alwafa), lapang dada (insyirah); dapat dipercaya (amanah), perwira (‘iffah atau la’affuf), hemat (qawamiyah), dan dermawan (2003: xviii-xxi) akan menjadi sia-sia jika kita tidak menjalankan UN dengan nilai-nilai kejujuran ..., selamat melaksanakan UN dengan Jujur .***..

KITA BUTUH KEBIJAKAN PUBLIK YANG BENAR!!!!!

2011-05-31T07:53:00.000-07:00

Salah satu masalah krusial yang mesti dicermati dalam Era Globalisasi dan proses transformasi sosial dewasa ini adalah krisis kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik internal dalam institusi pemerintahan itu sendiri maupun konflik eksternal antara pihak pembuat kebijakan dengan masyarakat yang terkena dampak kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang semestinya menjadi instrumen sosial dalam mengatur sumber daya ekonomi dan politik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak sering disalah tafsirkan dan disalahgunakan. Proses penyalahtafsiran dan penyalahgunaan ini dimungkinkan oleh praktek teknokrasi yang kuat (strong technocracy) dalam proses pembuatan kebijakan publik yang cenderung elitis dan tidak transparan sehingga suatu bentuk proses kebijakan publik mebjadi tidak partisipatif dan tidak mendapat dukungan penuh dari publik.

Pada prinsipnya awal dari Krisis dalam kebijakan publik lahir dari praktek teknokrasi yang sangat sarat dengan muatan positivisme. Positivisme sendiri adalah suatu paham yang berakar pada pemikiran August Comte pada abad 19 yang lalu dikembangkan oleh sekelompok pemikir Yahudi yang tergabung dalam Lingkar Vienna (Vienna Circle) di era antar perang dunia. Lingkar Vienna menerapkan prinsip dan metodologi sains alam yang dianggap sebagai bentuk pengetahuan yang paling "sah" ke dalam bidang filsafat dan sains sosial. Ketika Nazi berkuasa di Eropa daratan, Lingkar Vienna bubar dan para anggotanya menyebar pemikiran-pemikiran positivisme ke institusi akademik luar Eropa, khususnya di negara-negara Anglo-Saxon. Sejak itulah praktek teknokrasi yang berakar pada sistem akademik Anglo-Saxon menerima positivisme sebagai bentuk tunggal dalam melihat permasalahan sosial.

Berangkat dari positivisme, praktek teknokrasi adalah suatu bentuk penggunaan pengetahuan yang rigid oleh para pembuat kebijakan dalam menganalisis masalah sosial dan menyusun kebijakan publik. Muatan positivisme dapat dilihat dari paradigma para teknokrat (pelaku teknokrasi) yang memodelkan permasalahan sosial seakan-akan dia merupakan sebuah entitas yang bersifat rasional. Selanjutnya dalam menyusun kebijakan publik, teknokrat positivisme menggunakan pendekatan sistematis, metodis, terukur, dan bersifat teknis. Jargon positivisme yang melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang universal dan bebas nilai pada akhirnya memberi cacat dalam praktek teknokrasi karena muatan positivisme membuat para teknokrat menafikan realitas-realitas sosial yang tidak dapat terdeteksi oleh alat-alat analisis mereka. Salah satu bentuk kritik terhadap praktek teknokrasi positivisme adalah bahwa dunia sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai obyek fisikal yang dapat terukur, melainkan dikonstruksi oleh sekumpulan makna-makna yang terorganisir dalam sistem sosial. Makna-makna tersebut membentuk cara masyarakat berperilaku dan menginterpretasi dunia di mana mereka berada. Realitas seperti inilah yang tidak masuk dalam kamus para teknoktrat positivisme ketika menyusun kebijakan publik sehingga kebijakan yang dihasilkan dengan mengandalkan asumsi yang rigid dan tuna makna tidak jarang justru menghasilkan masalah. (Fischer, 2001)

Pengetahuan berbasis positivisme yang dianggap paling sah dalam mencari "kebenaran" membuat para pengambil keputusan yang berada di sistem pemerintahan menggantungkan diri pada praktek teknokrasi yang pada akhirnya memberi posisi elit bagi para teknokrat untuk mengatur sumber daya ekonomi dan politik dalam penyusunan kebijakan public tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.

Kritik terhadap teknokrasi di atas belum lengkap tanpa melihat lebih dalam mengapa kebijakan publik yang dihasilkan oleh teknokrat sering gagal memenuhi misinya padahal para teknokrat dilengkapi alat analisis yang sangat memadai. Mungkin salah satu permasalahan yang bisa kita telaah dalam konteks analisa terhadap kebijakan public, permasalahan yang sudah lama terjadi yang diakibatkan oleh perbuatan pribadi manusia, lembaga maupun kebijakan yang salah sehingga merusak lingkungan baik langsung seperti membangun rumah yang masuk badan sungai, merubah fungsi daerah tangkapan air menjadi perumahan, penggundulan hutan dan merubah eksisting sungai dan sedangkan tidak langsung dapat berupa kebijakan yang salah dan pengawasan maupun penegakan hukum yang lemah maupun diskriminasi dalam penegakan peraturan mengenai garis sempadan sungai..

Satu hal yang harus kita perhatikan dalam konteks pentingnya kebijakan public yang tidak diskriminasi dalam mengatasi permasalahan ini adalah bahwa kita memang melakukan kesalahan fatal dan kesalahan fatal tersebut adalah kita selalu sering mencari “Kambing Hitam” yang di jadikan sasaran tembak untuk memberikan jastifikasi sehingga penyelesaiannya pun akan semakin rumit dengan saling tuduh –menuduh sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang tinggi di tingkat akar rumput.

Dalam konteks seperti ini ada baiknya kita coba menyimak framework Lindblom dan Woodhouse (1993) yang meletakkan aktivitas pembuatan kebijakan publik sebagai wacana politik, tidak semata-mata permainan rasio para teknokrat. Lindblom dan Woodhouse mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan analisis para teknokrat dalam menghasilkan kebijakan publik yang applicable. Pertama, analisis para teknokrat sangat rentan terhadap kesalahan karena miskinnya informasi yang merefleksikan realitas sosial. Kalaupun informasi tersebut tersedia, sangat bersifat superfisial atau penuh bias. Kedua, analisis teknokrat sangat potensial dalam menghasilkan konflik nilai dikarenakan dominasi individual atau kelompok tertentu dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ketiga, keterbatasan sumber daya waktu dan biaya membuat analisis teknokrat selalu berada dalam determinisme kedua dimensi tersebut. Implikasinya adalah terjadinya reduksi atau simplifikasi analisis atas suatu masalah sosial. Dan keempat, dikarenakan rumitnya struktur masalah sosial, perumusan masalah dalam analisis teknokrat menjadi sangat terbatas karena ketergantungan pada variabel yang hanya terdeteksi oleh alat analisis teknokrat.

Akhirnya dari opini yang singkat ini semoga proses demokratis dalam kebijakan publik memiliki suatu bentuk kecerdasan yang akurat karena adanya proses check and balance yang interaktif antara teknokrat sebagai pembuat konsep dan masyarakat sebagai pengguna. sehingga proses demokratis tersebut dapat menghasilkan analisis yang lebih strategis dan applicable karena adanya sense of belonging dari masyarakat yang turut serta.

Konsep Hukum Islam

2011-01-31T08:52:00.000-08:00

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional pada prinsipnya para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum islam, yang biasa di gunakan adalah istilah Syariat Islam,hukum syara, Fiqih, syariat dan syara, kata hukum Islam baru muncul ketika orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan Syariat Islam dengan term Islamic Law yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam, secara terpisah merupakan kata yang di pergunakan dalam bahasa arab dan juga dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai,meskipun tidak di temukan arti secara definitif. [1] Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberikan arti hukum Islam,sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian modern hal ini di kemukakan oleh Muhammad Khalid Mas’ud bahwa hukum Islam adalah “a sistem of ethical or moral rules”[2], di samping pemikiran tersebut sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan Modern, hal ini dapat dilihat dari muatan yang terdapat dalam hukum Islam dimana mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu dan hukum Islam ini tidak hanya dapat memenuhi aspirasi masyarakat pada saat ini, akan tetapi juga dapat dijadikan acuan yang akan datang dalam mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan sosial,ekonomi dan politik yang ada saat ini maupun akan datang.Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban semata, akan tetapi juga mampu mendinamiskan pemikiran dan merekasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita kehidupannya. Menurut Josep Schacht[3],sebagaimana di kutip Abdul Manan,hukum Islam adalah keselutuhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap individu muslim dalam asfek kehidupannya.sedangkan Muhammad muslihuddin mengatakan bahwa “ Islamic Law is devirely Ordered system.the will of God to be established on earth. It Is called shari’ah or the (right) path.Qur’an and Sunnah (taditions of the prophet) are its two primary and original sources.[4]( hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari Allah, Kehendak Allah yang di tegakkan diatas Bumi, hukum Islam disebut Syari’ah atau jalan Kebenaran,Al-Qur’an dan Sunnah adalah Sumber utama dari Hukum Islam). Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum Modern dan salah satu sistem hukum yang belaku di dunia,subtansinya mencangkup seluruh asfek kehidupan manusia,yakni ; pertama, mencangkup Ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan; Kedua,mencangkup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga ( al ahwat asy-syahsyiyah) seperti nikah,talak,rujuk,wasiat,waris dan handhanah. Ketiga,asfek muamalah (hukum sipil),yaitu hukum yang berhubungan dengan hukum antar manusia,seperti jual beli,gadai,joint usaha,pinjam-meminjam. Keempat,mencangkup asfek ekonomi,misalnya zakat,baitul maal,harta ghanimah,pajak,ribadll. Dengan melihat cakupan yang sangat komperhensif dari hukum Islam tersebut beberapa pakar hukum Islam termasuk Izco Insapato guru besar dari Harvard University menyatakan bahwa :”Hukum Islam dalam pembahasan-pembahasannya benar-benar menyumbangkan pada dunia suatu sistem hukum yang abadi” senada dengan Izco, Santilana yang juga guru besar dari Harvard University mengemukakan :Hukum Islam itu sangat memadai bagi kebutuhan hukum di kalangan muslimin dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam itu mampu untuk menyelesaikan persoalan umat manusia dalam kehidupannya.” JND Anderson,seorang ahli hukum dari universitas London mengatakan bahwa :”Hukum Islam tidak dapat di tandinggi kesempurnaannya oleh sistem hukum manapun.”

Hukum islam sebagai hukum di buktikan dengan karakteristik keilmuan, yaitu

1. Bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu ;

2. Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja ;

3. Mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.

Dari karakteristik ini menunjukkan bahwa apapun yang di hasilkan oleh Hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai ilmu, yaitu skeptis, bersedia untuk di uji dan di kaji ulan, dan sebagai ilmu tidak kebal kritik.

Berkaitan dengan Konsep hukum Islam beberapa pendapat yang selalu di kaitkan antara Hukum islam dengan ke abadian dan oleh karena itu di katakan absolut dan otoriter karena sumbernya yang berasal dari kehendak Tuhan. Pandangan pertama mengenai Konsep Hukum Islam di kemukakan, J.schacht dalam artikelnya “Theology and law islam” menyatakan bahwa selalu ada hubungan erat antara kecenderungan-kecenderungan kaum separatis hanyalah aksidental saja. Hal ini di tunjukan dengan fakta bahwa mazhab-mazhab hukum dan tokoh-tokohnya menunjukkan ketertarikan mereka pada hukum dan teologi.[5] Sejalan dengan Schacht, malcolm H.Keller juga meneliti bahwa konsep hukum Islam benar-benar berakar pada teologi, argumen yang menegaskan landasan-landasan teologi pada konsep hukum islam benar-benar diajukan untuk menekankan bahwa sumber hukum Islam kehendak Tuhan,bukan akal manusia.

Bukti pertama yang di ajukan pendapat teologi pada konsep hukum islam yang menyatakan hukum islam abadi adalah mengenai keilahian sumber-sumber hukum islam, di pertahankan bahwa hukum islam mencari landasan wahyu Tuhan melalui Nabi ; landasan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Karena bersifat illahiah atau di wahyukan oleh tuhan maka sumber-sumber ini di yakini suci,final,eternal dan karenannya abadi. Dalam pengertian inilah beberapa sarjana seperti J.N.D.Anderson memahami konsep hukum islam sebagai hukum yang bersifat Illahiah,[6]

Bukti kedua,yang berpandangan bahwa hukum islam adalah abadi mengunakan pertanyaan yang menyatakan sumber hukum dalam pengertian yang lebih abstrak, bukti ini berpendapat bahwa hukum islam memiliki sumbernya pada kehendak Tuhan. Gibb telah menyatakan pandangan ini dengan tegas sebagai berikut : “ Jadi,konsep hukum adalah otoriter hingga tahap terakhir hukum,yang merupakan konstitusi umat tidak bisa lain kecuali kehendak Tuhan,yang di wahyukan melalui Nabi.ini adalah bentuk prinsip semitian bahwa kehendak penguasa adalah hukum,karena Tuhan sematalah pimpinan umat, yang karenanya Dia sematalah (yang berhak menjadi) pembuat hukum.”[7] Dengan demikian Gibb mengemukakan argumentasi bahwa hukum islam adalah pemikiran,bukan sebagai produk intelegensia manusia dan adaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan dan identitas sosial,tetapi dari implikasi ilahi yang karenannya abadi. Al-Qur’an dan Hadits bukanlah landasan perenungan hukum Islam tetapi sekedar sumber-sumbernya.Fondasi hukum yang sebenarnya haruslah di dasari dalam sikap fikiran yang menentukan metode-metode dalam mengunakan sumber-sumber ini. Alasan tertinggi sikap mental semacam ini adalah bersifat metafisik ; suatu keyakinan apriori tentang ketidak sempuranaan akal manusia dan ketidak mampuannya untuk memahami melalui kekuatan-kekuatan murninya hakekat-nyata dari suatu yang baik,atau bahkan realitas apapun juga. Sebagai konsekuaensi dari logis dari konsep epistimologi hukum diatas, maka tidak ada peran primer diperkenankan bagi akal manusia independen dalam membuat hukum.[8]

[1] Abdul Manan,2006, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,Jakarta : Rajawali Pers.Hal. 57

[2] Muhammad Khalid Mas’ud, 1977, Islamic legal Philosophy, A study of Abu Ishaq al Syatibi,Life and tought, Islamabad, Pakistan : Islamic Research Institute, Hal.9

[3] Josep Schacht, an Introduction to Islamic Law, 1993, Oxpord : Clarendon Press, Hal.1

[4] Muhammad muslihuddin, Phylosophy of islamic Law and the Orientalist; A Comparative study Of Islamic Legal System,Lahore,Pakistan : Islamic publication Ltd, tt.Hal.xii

[5] J.Schacht dalam Widian W asmin, :Theology and Law in Islam,1977, Wiesbaden, 4f.f

[6] J.N.D.Anderson, Islamic Law in Modern World, 1959, New York :Newyork University Press,.17

[7] Gibb dalam Widian W Asmin, Muhammadinisme, 1962, Newyork : Oxpord.99

[8] Ibid, hal. 31

BENARKAH UAN = PROBLEM PENDIDIKAN?

2010-06-11T00:10:00.000-07:00

Dalam rangka memperingati hari pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2010 ini ternyata masih menyisakan beberapa persoalan penting dalam bidang pendidikan.

Dari amatan sederhana penulis ,BEBERAPA hari belakangan ini seluruh komponen bangsa ini tidak terkecuali di Kalimantan Bagian Utara yang sebentar lagi akan menjadi Kalimantan Utara , mencuat kembali protes-protes dan ketidakpuasan tentang sistem yang menentukan kelulusan siswa-siswi tingkat menengah dan tingat atas seiring dengan hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) yang masih menyebabkan beberapa siswa-siswi di nyatakan tidak lulus.

Ada fakta yang tidak bisa diingkari, UAN bukan hanya soal hari ini dan saat ini saja akan tetapi UAN juga sudah jadi problem masa lalu dan terus jadi potensi problem pada periode yang akan datang. Karakter problemnya bukan hanya bersifat manifes tapi juga mungkin bersifat laten dan terjadi di hampir seantero negeri ini setiap tahunnya, Ketidak mampuan mengelola masalah pendidikan potensial menuai banyak masalah di kemudian hari. Karena itu, tidaklah mengherankan jika muncul cukup banyak respons negatif atas hasil UAN yang baru saja diumumkan dimana jumlah siswa yang tidak lulus ternyata bertambah banyak. Tidaklah berkelebihan dan bukan suatu isapan jempol kalau dikatakan bahwa Pemerintah seolah-olah menutup mata atas respons yang buruk dari masyarakat terhadap sistem UAN yang terjadi saat ini.

Mungkin Sudah menjadi sesuatu yang biasa di republik ini adalah keluhan publik belum memperoleh perhatian yang serius, belum ada mekanisme yang tersedia untuk menampung keluhan Publik walaupun UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah di sahkan dan diberlakukan. Publik yang umumnya binggung tidak mengetahui kemana atau kepada siapa bisa mengeluh dan bagaimana caranya menyampaikan keluhannya hanya bisa pasrah dan ujung-ujungnya tidak sedikit dari mereka yang hanya diam atau “di diamkan” meskipun hak-haknya diabaikan oleh sistem seperti ini.

Ada beberapa isu penting yang muncul dengan sistem kelulusan seperti ini, yaitu: kesatu, ada problematik kebijakan berkenaan dengan bentuk kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini; kedua, mungkin ada kepentingan politis tertentu yang menjadi dasar diterbitkannya kebijakan dimaksud; ketiga, potensial problema yang harus dihadapi dengan adanya kebijakan ini.

Sistem Ujian Akhir Nasional yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah ini mengunakan nama Untuk meningkakan mutu pendidikan di Indonesia sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia, namun sebagian substansi utamanya berkaitan dengan adanya beberapa mata pelajaran yang dijadikan penentu Lulus atau Tidaknya seorang siswa. Pada titik inilah, kebijakan ini menjadi penting diperhatikan karena potensial menimbulkan rasa ketidak adilan bagi sebagian besar orang baik itu anak didik, guru maupun orang tua murid. Apabila kita mengamati dengan saksama,maka pola seperti sebenarnya pola-pola instan yang di gunakan untuk merubah karakteristik yang ada sebelumnya.

Untuk itu timbul pertanyaan, apakah persoalan keterpurukan mutu pendidikan di republik tercinta ini dapat diselesaikan dan diatur hanya melalui ketentuan sistem UAN yang hanya mengantungkan kepada beberapa mata pelajaran untuk menentukan lulus atau tidak nya seseorang. Apalagi kalau dikaitkan dengan asfek keadilan yang mensyaratkan adanya proporsional dalam menentukan sesuatu, maka hal tersebut masih harus di pertanyakan kembali.

Logika apapun yang dipakai dalam kebijakan sistem UAN ini seharusnyalah yang diperhatikan secara sungguh-sungguh, adalah apabila suatu kebijakan mengakibatkan tercabutnya hak asasi manusia/ hak warga negara serta kebijakan yang menyebabkan tercabutnya rasa keadilan maka kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat. Bukan kah dalam Sistem pendidikan seharusnya pemerintah wajib melakukan pemenuhan hak-hak dasar warga negara .

Memang banyak hal yang harus diperbaiki dalam dunia pendidikan di Indonesia, Peran semua elemen dalam mengutamakan kepentingan Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan individu atau golongan. Pemahaman mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur pendidikan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju Dunia Pendidikan yang mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.

Akankah pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang handal di negara kita ini akan terus menjadi wacana. Setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat berbicara tentang reformasi dalam kerangka pola berpikir masing-masing, terlepas dari kehidupan kesatuan berbangsa dan bernegara. Para politisi dengan beberapa perkecualian juga perlu ditertibkan pola dan cara berpikir mereka yang rancu, pola berpikir segmental di mana kebenaran seolah-olah hanya kelompok mereka tertentu yang memilikinya.

Yang pasti, Kebijakan UAN ini muncul sebagai bagian dari kebijakan awal pemerintah untuk mengakselerasikan program pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia ,Yang pasti pula, kebijakan seperti ini juga potensial membuat problematika baru karena sebagai substansinya memang potesial menciptakan masalah. Tidak ada mekanisme yang bisa mengeliminasi potensi problem yang secara inheren tersebut di dalam kebijakan UAN ini. Kesemua itu makin membuat tajam problem Pendidikan kita. Kalau sudah begitu, maka Hari Pendidikan Nasional Yang kita peringati setiap tanggal 3 mei belum mampu membuat kita menyelesaikan problem Pendidikan. Oleh karena itu kita perlu untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan UAN tersebut, Tidak ada kata lain kecuali harus melakukan keputusan perubahan kebijakan UAN, Bukankah agama kita mengajarkan kepada kita bahwa ”sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan**

PERBANDINGAN HUKUM TANGGUNG JAWAB DIREKTUR (PT) ANTARA SISTEM HUKUM CIVIL LAW DGN COMMON LAW

2009-07-21T23:29:00.000-07:00

Yahya.A.Z

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertindak untukdan atas nama Perseroan Terbatas (PT), maka konsekuensi (baik atau buruk) sebagai akibat perbuatannya itu pada prinsipnya dipikul oleh PT sendiri. Prinsip ini berlaku baik dalam sistem hukum Common Law (Amerika Serikat) maupun dalam sistem Civil Law (hukum Indonesia). Namun demikian prinsip tanggung jawab terpisah ini bukanlah prinsip yang steril, sehingga dalam hal-hal tertentu konsekuensi dan tindakan direktur tersebut harus dipikul secara pribadi oleh direktur sendiri, sungguhpun dia bertindak untuk dan atas nama perusahaan.[1]

Menurut Hukum Common Law direktur akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar tertentu. misalnya : Direktur dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan dana perusahaan, juga akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia mengidukan saham sebagai saham yang disetor penuh padahal secara faktual saham tersebut belum disetor sama sekali.

Disamping itu menurut hukum Common Law (di Amerika Serikat) tanggung jawab direktur secara pribadi tidaklah terjadi hanya karena kedudukannya sebagai direktur, akan tetapi untuk dibebankan tanggung jawab direktur tersebut harus telah melakukan hal-hal berikut ini terhadap perusahaannya,yakni [2]:

a. direktur mengizinkan perbuatan tersebut, atau

b. direktur meratifikasi perbuatan tersebut, atau

c. ikut dalam berpartisifasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut

Terhadap transaksi yang di lakukan atas nama dewan direksi, dalam keadaan tertentu di Amerika Serikat seseorang direktur bahkan bertanggung jawab secara pribadi sungguhpun dia berkeberatan dengan voting untuk menolaknya. menurut RMBCA Pasal 8.24(d), seorang direktur dipresumsi menyetujui terhadap perbuatan dewan direksi dan karenanya harus bertanggung jawab secara hukum,kecuali dia voting untuk menolaknya dan penolakannya dicatat menurut cara-cara yang tertentu.

Selanjutnya menurut RMBCA Pasal 8.30 (b dan c) kecuali jika seorang direktur mempunyai pengalaman atau expertise terhadap perbuatan tersebut, maka seoarang direktur lepas dari tanggung jawab pribadi jika tindakannya itu di dasari atas :

a. Pendapat tertulis dari legal counsel untuk perusahaan tersebut ;

b. Financial reports yang disiapkan oleh auditor atau accountant;

c. Penyataan oleh pegawai perusahaan dalam hubungan dengan masalah dalam lingkup tugasnya ;

d. Reports dari committee tertentu dalam perusahaan tersebut.

Sistem Hukum Civil Law (Indonesia) tidak mengenal pranata “fiduciary relation, sehingga hubungan antara direktur dengan perusahaan tidak merupakan hubungan antara “trustee” dengan “beneficiary” seperti dalam sistem Common Law, dalam sistem hukm Civil Law seperti di indonesia, hubungan tersebut hanya merupakan hubungan antara pemberi kuasa (perusahaan) dengan penerima kuasa (direktur) atau jika direktur diberi upah, maka secara legal hubungan tersebut merupakan juga hubungan perburuhan.[3] karena hubungannya adalah pemberi kuasa maka direktur sebagai penerima kuasa hanya akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia menjalankan tugasnya melebihi kuasa yang yang diberikan kepadanya. Hal tersebut dapat dilihat dalam angaran dasar perusahaan. karena itu, secara kongkrit dapat dikatakan jika dalam sistem hukum Common Law direktur bertindak menurut standar tertentu sebagai trustee, maka menurut sistem Civil Law direktur pada prinsipnya bertindak hanya dengan memperhatikan anggaran dasar perusahaan.

menurut Sistem Civil Law apabila, misalnya setelah berdiri terjadi pengisuan saham baru yang disebutkan disetor penuh, padahal sebenarnya tidak sisetor penuh, maka direktur tidaklah dapat dimintakan tanggung jawab pribadi karena biasanya ditentukan dalam anggaran dasar bahwa saham baru tersebut akan diisukan setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS), dan ketika anggaran dasar dibuat/diubah karena pengisuan saham, siapa saja (direktur,pemegang saham atau komisaris) yang memberikan keterangan tidak benar kepada notaris ketika angran dasar dibuat/dirubah padahal dia mengetahuinya atau patut mengetahuinya bahwa keterangan tersebut tidak benar maka dia akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 163, Pasal 264 atau Pasal 266 KUHpidana, selanjutnya menurut hukum Indonesia seoarang direktur akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh dewan direksi atau oleh perusahaan. Tidak ada ketentuan dalam sistem hukum Civil Law (Indonesia) yang melepaskan tanggung jawab hukum seoarang direktur hanya karena alasan bahwa terhadap perbuatan tersebut tidak setuju, tidak telah mengizinkan, menyetujui, berpartisifasi, atau mendasari tindakannya atas pendapat prosfesional lainnya. sungguhpun terhadap yang disebut terakhir tadi, para profesional tersebut dapat pula dimintakan tanggung jawabnya secara hukum karena malpraktek apabila dia telah memberikan keterangan secara salah. maka usaha untuk mengelak dari tanggung jawab tersebut menurut sistem hukum

Indonesia

hanya mungkin dilakukan apabila direktur yang tidak setuju tersebut nerhenti dari direktur sebelum tindakan tersebut direalisasi.

Karena dalam sistem hukum Common Law, terdapat hubungan fiduciary antara direktur dengan perusahaan, seperti ditentutan dalam kasus Mardel Securities, Inc v. Alexandaria Gazette Corp, dengan demikian perusahaan dianggap cestui que trust (benefi-ciary), sedangkan direktur menjadi trustee-nya. maka dalam mejalankan tugasnya direktur harus bersandar pada standard of care tertentu.

namun demikian kedudukan direktur agak unik dalam sistem hukum Amerika Serikat, mereka bukan trustee dalam arti biasa dan mempunyai kekuasaan lebih dari sekedar agen biasa dalam hukum agency mereka. sementara itu dalam sistem hukum Civil Law, tanggung jawab tidak terlalu di dasarkan pada standard of care tertentu, tetapi semata-mata di dasari atas hubungan pemberian kuasa, yakni seberapa jauh kekuasaan diberikan oleh anggran dasarnya. dapat dikatakan juga, jika dalam hukum Common Law basis tanggung jawabnya merupakan “kaidah hukum” sedangkan menurut sistem hukum Civil Law basisnya adalah “perjanjian” di antara para pihak. Hanya saja terdapat restriksi tertentu terhadap “kebebasan” dalam melakukan perjanjian tersebut berhubungan dengan adanya ketentuan hukum perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan stansard praktis dari Departemen Kehakiman yang mengesahkan Anggaran Dasar perusahaan dan ini mau tidak mau harus diikuti dalam praktek.

Di amarika serikat kriteria standard bagi direktur yaitu melakukan “duty of care” terhadap perusahaan dapat dilihat klarifikasinya misalnya dalam Pasal 8 (3c) dari RMBCA di mana tugas-tugas direktur harus dilakukan :

a. Dengan itikad baik

b. Dengan kehati-hatian dengan mana manusia biasa yang berhati-hati (ordinarily prudent person) pada posisi yang sama akan melakukannya pada situasi yang sama.

c. Dengan cara-cara yang diyakininya merupakan kepentingan terbaik (best intrest) bagi perusahaan.

Sering juga dipakai standar yang mirip dengan itu terhadap tingkatan deligence care and skill yaitu “ which ordinarily prudent person would exercise under similar circumtances in their personal business affairs. Secara Klasik prinsip “duty of care” dari direktur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. a concious exeercise of judgement

b. an informal decision

c. a rational basis.

dalam kasus prancis V.united Yersey Bank, dalam penetapan prinsip “duty of care mengharuskan direktur :

a. get a redimentary understanding of the business

b. keep informed about the corporations activities.

Pengadilan-Pengadilan amerika serikat cukup berhati-hati dalam mencari keseimbangan, dimana salah satu pihak menyalahkan direktur yang berbuat tidak layak untuk perusahaannya yakni bertentangan dengan prinsip “duty of care” tetapi di lain pihak pengadilan tidak layak jika tidak terlalu jauh mencampuri dan/atau menilai kebijaksanaan yang telah di lakukan oleh direktur. dengan perkataan lain pengadilan tidak akan second guess terhadap keputusan bisnis yang telah diambil oleh direktur, sungguhpun keputusan direktur tersebut jelas-jelas tidak tepat (clear mistakes) yang lebih sering disebut (honest mistakes) kecuali terhadap beberapa pengecualiannya. inilah yang sering disebut dengan sebutan “business Judgement Rule”.

Business Judgement Rule ini sering juga diterapkan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan pembagian deviden, berarti umumnya pengadilan dalam hal ini tidak akan meninjau kembali segala keputusan direktur terhadap hal tersebut. Business Judgement Rule disini mengandung unsur “reasonable deligence”

Pengadilan di amerika serikat juga tidak menerapkan Business Judgement rule terhadap kasus-kasus transaksi self dealing, yakni transaksi yanh di lakukan antara direktur pribadi dengan perusahaan, yang menurut hukum amerika serikat, dalam batas-batas tertentu di larang. untuk kasus-kasus yang tidak termasuk dalam disinterested decision sepeti ini, dianggap terdapat pelanggaran terhadap fiduciary duty of loyality, sehingga di pakai standar yang lebih berat, misalnya mengharuskan pelaksanaan transaksi terebut secara “fairness” atau “intrinsic fairness”.

Transaksi self dealing dikatakan mengandung unsur conflict of interest karena keterlibatan kepentingan pribadi direktur dan sekaligus juga kepentingan perusahaan. contoh lain dari transaksi conflict of interest ini adalah apa yang di cover oleh doktrin Corporate Opportunity, menurut doktrin ini seorang direktur demikian juga organ perusahaan lainnya, tidak diperbolehkan mengambil kesempatan / keuntungan untuk dirinya sendiri jika kesempatan/keuntungan tersebut seyogianya dapat diberikan untuk perusahaannya.

Direktur tidak dibenarkan mengambil profit yang tersembunyi dalam hubungan transaksi perusahaan atau bersaing secara tidak fair dengan perusahaan atau mengambil sendiri apportunity yang seyogianya dapat diambil untuk kepentingan perusahaan.

standar yang digunakan untuk kasus-kasus orporate opportunity ini sangat bervariasi bergantung kepada sifat atau seberapa lama kasus tersebut telah diputuskan, bahkan tergantung pengadilan di negara bagian mana yang memutuskan.

[1] Munir Fuady, 2002, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prektek (Buku ke-I), Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti.Hal. 59

[2] Anderson, Dalam Buku Munif Fuadi, Hal.60

[3] HMN Purwosutjipto, 1982, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (jilid 2), Jakarta: Djambatan.

UU No.1/2009 tentang Penerbangan

2009-04-01T23:46:00.000-07:00

Operasikan Peralatan Elektornik Selama Penerbangan Didenda Rp200 Juta

Jakarta, (Analisa)

Penumpang pesawat terbang yang mengoperasikan peralatan elektronik selama dalam penerbangan sehingga mengganggu peralatan navigasi pesawat akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Hal itu termaktub dalam Bab XXII pasal 412 (5) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.Pasal tersebut berbunyi: Sertiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Sementara pasal 54 huruf f Bagian ke empat UU No.1 Tahun 2009 mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan disebutkan, setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan, pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Selain pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp200 juta, pasal 412 (6) disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, 4 atau ayat 5 mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Sementara pasal 412 (7) menyebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, 4 atau ayat 5 mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam pasal mengenai larangan pengoperasian peralatan elektronik tidak disebutkan jenis peralatan elektronik secara spesifik. Namun Menteri Perhubungan Jusman syafii Djamal dalam acara sosialisasi UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Senin malam di Kantor Dephub Jakarta mengatakan UU tersebut sangat menjamin adanya keselamatan dan keamanan penerbangan,

Karena di dalam UU itu tercantum memberi sanksi yang berat dan tegas bagi penumpang yang melakukan tindakan yang dapat membahayakan penerbangan seperti mengoperasikan HP (handphone) selama dalam penerbangan. UU ini menjamin adanya keselamatan dan keamanan penerbangan, karena adanya larangan penumpang selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronik termasuk HP (hand phone), karena dapat mengganggu sistem navigasi pesawat, ujar Menhub.

UU No.1 Tahun 2009 disahkan oleh DPR RI tanggal 17 Desember 2008 dan ditanda tangani oleh Presiden tanggal 12 Januari 2009. UU tersebut merupakan hasil amandemen dari UU No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. (try)

CALEG YANG “SIM SALABIM ABRAKADABRA”

2009-02-02T23:55:00.000-08:00

By.

YAHYA AHMAD ZEIN,S.H,M.H

Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat bukan membuat Rakyat Melarat….

Wakil Rakyat Jangan Tidur Saat Ngomong Nasib Rakyat….

Wakil Rakyat Bukan Paduan Suara Yang Hanya Tahu Kata Setuju…..

Menjelang berakhirnya Tahun 2008 lalu dan ketika mulai memasuki tahun 2009 , secara bertahap seperti sudah terstruktur, keadaan menjadi semakin ramai dengan munculnya berbagai macam bendera partai politik yang mengalahkan sang saka bendera Merah Putih, baleho,pamplet sosialisasi diri dan sosialisasi partai Politik bahkan mengalahkan Iklan komersial yang selama ini terpampang di pinggir dan di perempatan jalan-jalan yang ada. Memang Kampanye sudah dimulai, dan sangat disayangkan banyak yang hanya jualan slogan yang mungkin terkesan basa-basi berisi kalimat-kalimat retorika yang notabenenya hanya ingin menarik simpati pemilih. Para Caleg layaknya seorang selebriti, jualan dengan gaya-gaya yang spektakuler dan terkesan mengada-ada. Lihat saja pamflet-pamflet,baleho-baleho yang ada bergelantungan di pohon dan dipinggiran jalan , bergaya ala pemilihan kontes ratu atau raja sejagad, tapi kualitas?? “mungkin anda yang lebih tahu dari saya”.

Untuk singkatnya banyak orang yang merasa punya kapasitas yang mumpuni untuk disebut sebagai wakil rakyat yang katanya akan siap “memperjuangan nasib rakyat” padahal mungkin sebagain besar dari mereka belum mempunyai gambaran yang komperhensif tentang intrumen apa yang akan dia gunakan untuk “memperjuangkan nasib rakyat tersebut”.sungguh suatu dagelan yang lebih lucu dari pelawak-pelawak ternama.

Melihat fenomena yang seperti ini saya ingin menginggatkan kembali kepada apa yang di sebut dengan “Political ethics” yang lama kelamaan terasa seperti tidak ada lagi seiring perkembangan Demokrasi di Republik tercinta ini, saya yakin sekali bahwa dengan pengimplementasian /penerapan prinsip-prinsip “political ethics” ini kita akan bisa mendapatkan Anggota Legislatif (ALEG) yang benar-benar dapat “memperjuankan nasib rakyat” memang “political ethics” tidak mungkin serta merta dapat menyulap seorang politisi menjadi malaikat karena Bertahun-tahun sebelumnya watak dan perilaku mereka telah terbentuk, namun dengan mengintrodusir “political ethics” diharapkan hati nurani mereka akan tergugah. Setidak-tidaknya diharapkan agar para calon anggota legislatif ini dapat membedakan yang haram dari yang halal, harus dapat menghindari konflik kepentingan dan selalu mengusahakan agar berpihak kepada yang benar, yang adil, karena takut akan Tuhan. Mereka diharapkan akan melihat bahwa bau busuk dari politik kotor yang hanya berorientasi kepada kepentingan partai. Dengan demikian Jabatan jadi anggota dewan adalah tumpuan dari rakyat, ada harapan dari rakyat untuk memperbaiki keadaan, Jangan hanya mencari jabatan dan kedudukan dengan iming-iming fasilitas-fasilitas.

Wahai para Caleg yang sebentar lagi akan menjadi Aleg masih ada waktu untuk memperbaiki nasib masyarakat, bersegeralah bekerja keras menolong rakyat, sekarang juga! bersiaplah menerima kritik wahai para Caleg jangan tersinggung dengan saran saya, hanya orang-orang yang terbuka terhadap kritik yang akan terhindar dari jebakan-jebakan fatamorgana politik kotor. Dengan melengkapi “political and professional ethics” diharapkan agar akronim ALEG alias Anggota Legislatif akan menjadi wakil rakyat yang bermartabat. Semoga...Amien 3x

JAGAN PILIH POLITISI BUSUK

2009-01-07T19:43:00.000-08:00

Yahya Ahmad Zein

Menjelang pemilu 2009 kembali jargon “Jangan Pilih Politisi Busuk” di kumandangkan sangat lantang oleh beberapa elemen masyarakat, secara umum masyarakat di himbau untuk tidak memilih politisi busuk, sehingga lembaga dewan bisa diisi oleh orang-orang yang berkualitas untuk memajukan bangsa dan daerah yang mereka wakili kelak.

Sebenarnya GERAKAN Nasional untuk "tidak memilih politisi busuk" telah digulirkan sejak 29 Desember 2003 di halaman Tugu Proklamasi, Jakarta. Dimana pada kesempatan tersebut masyarakat di himbau mengenai dua hal pokok :

Pertama, melihat ke belakang-tahun 2003-sebagai catatan evaluasi betapa rakyat banyak dirundung kesusahan, korupsi merajalela, bencana di mana-mana, serta hilangnya rasa aman dan derita yang berulang tanpa dapat sepenuhnya diatasi pemerintah, parlemen, dan kekuasaan kehakiman. Begitu juga aneka tantangan yang dihadapi TNI dan Polri untuk melancarkan operasi pemulihan keamanan.

Kedua, melihat harapan ke depan, pemilu-sebagai momentum politik nasional. Rakyat, khususnya pemilih, akan menentukan pilihannya dengan harapan dapat memilih yang terbaik setelah menimbang riwayat hidup calon-calon anggota lembaga legislatif dan eksekutif.

Sintesis dari imbauan jangan pilih politisi busuk tersebut ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan dalam proses pensejahteraan rakyat, bahkan yang sangat mengecewakan sebagian Anggota DPR yang terpilih melalui hasil- hasil pemilu tahun 2004-2009 “masih jauh dari harapan masyarakat".

Lantas siapakah politisi busuk itu? Menurut kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki pada saat deklarasi Gerakan Jangan Pilih Politisi Busuk di Tuprok, Jakarta, Kamis (22/5/2008).jenis-jenis politisi busuk adalah politisi yang boros, tamak, dan korup. "Politisi penjahat dan pencemar lingkungan," Kemudian, kriteria lainnya adalah orang yang melakukan pelanggaran HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM. "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan," lanjutnya. Selain itu, politisi busuk adalah orang pemakai narkoba dan yang melindungi bisnis narkoba. "Melakukan penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hak-hak sosial dan ekonomi kaum petani, buruh, dan rakyat miskin kota,"

Dalam melihat politisi busuk ini mungkin ada baiknya kita coba menelaah kembali ungkapan mendiang Bung Karno, "jas merah" (jangan sekali-sekali melupakan sejarah). Sejarah adalah bangunan masyarakat, di mana seluruh kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ideologi dibentuk, dipertahankan, serta dijebol dan dibangun kembali.

Bukankah sejarah telah membuktikan Awalnya, sepak terjang para politisi yang dipilih langsung oleh rakyat itu memang cukup meyakinkan. Namun perlahan tapi pasti, mereka akhirnya menanggalkan “Identitas” wakil rakyat menjadi wakil parpol. Bahkan menurut sejumlah pengamat politik, mayoritas para politisi ketika itu sengaja menggunakan partai mereka sebagai tangga untuk menggapai kehidupan mewah atau sebagai sarana persiapan guna banting setir menjadi seorang pengusaha. Tanpa menarik pelajaran dari sejarah ini, tidaklah mungkin mengharapkan masa depan akan lebih baik. Tanpa menelusuri dan kita mendapatkan catatan mengenai apa yang buruk, bahkan busuk sebelumnya, tidak mungkin timbul harapan keadaan menjadi baik seketika.

Daftar mengenai wakil rakyat masa lalu yang busuk, baik ditimbang dari perilaku politisi maupun pemerintah dan institusi negara yang lain, adalah dasar penilaian yang rasional untuk mengolah kemungkinan agar di hari depan dapat dicapai hasil baik. Mereka yang melupakan sejarah -dengan segala riwayat hidup seseorang, partai-partai, dan institusi-institusi negara tanpa sejumlah daftar yang mengecewakan-adalah bagian dari masa lalu itu.

Perlu dipahami dan ditanamkan bahwa Para politisi yang duduk sebagai penyelenggara negara adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat, kemiskinan, kebodohan, kekurangan gizi. Jika rakyat yang tak bersalah dituntut tanggung jawab adalah irasional. Bukankah amat pantas dimintai pertanggungjawaban kepada mereka yang telah menyelewengkan dana dan kebijakan, berpolitik "dagang sapi" dan memandulkan reformasi, merusak hutan tropis, melanggar hak-hak asasi manusia, berkolusi dengan "pengusaha hitam", serta aparat penegak hukum dan kehakiman yang membiarkan orang yang seharusnya dihukum?

Diakhir tulisan ini Sekali lagi saya tekankan bahwa Politisi dan penyelenggara negara yang baik dan selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak datang dari antah berantah, akan tetapi hal itu kita dapatkan dari kejelian dan ketajaman mata hati kita untuk menilai dan memilih pada tahun 2009 ini agar tidak terpilih lagi ”Politisi-Polisi Busuk”..Semoga

2008-12-29T23:03:00.000-08:00

Akibat Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Instrumen Alternatif Penyelesain Sengketa (APS).

Alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Salah satu alasan sederhana yang menyebabkan suatu sengketa dipilih para pihak untuk di selesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan yang bersifat perdamaian maka hal ini pastilah di karenakan cara demikianlah yang dianggap paling baik, karena selain tidak memakan waktu yang lama, biayanya lebih murah dan lebih praktis. Meskipun dalam sengketa tersebut salah satu pihak harus menanggung ganti rugi. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, di mana biaya yang harus di pukul kedua belah pihak lebih besar, kurang praktis, dan memakan waktu yang cukup lama, dalam hal penyelesaian perkaranya sampai pada suatu keputusan.

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat itu efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, bahkan mungkin lebih besar lagi (antara keluarga pihak-pihak yang bersangkutan). Hal ini berarti hubungan kemasyarakatan antara anggota masyarakat.

Titik tolak yang menjadi dasar pemikiran kenapa harus meminta perdamaian, sebenarnya sudah diketahui meskipun mungkin terlupakan. Bukankah sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat itu efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa bahkan mungkin lebih besar lagi (antara keluarga pihak-pihak yang bersangkutan). Hal ini berarti hubungan kemasyarakatan antara anggota-anggota masyarakat yang bersengketa itu telah bergeser dari posisinya yang semua harmonis kepada pertentangan sebagai konsekuensi dari pada hubungan anggota-anggota masyarakat yang bersengketa itu bukan lagi didasari rasa kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan serta kasih sayang, tetapi sudah didasari rasa permusuhan dan kebencian yang lebih banyak dikendalikan oleh emosi daripada akal pikiran yang sehat. Selanjutnya pertentangan itu semakin lama semakin tajam, dan apabila tidak segera diselesaikan dengan berlandaskan keharmonisan dan keserasiannya, maka tidak jarang bertentangan tersebut pada gilirannya melahirkan kehancuran hubungan kemasyarakatan yang sangat tegang itu. Menyelesaikan suatu pertentangan yang timbul disebabkan sengketa perdata dengan keputusan pengadilan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai cara yang sudah paling tepat sebagaimana disangka kebanyakan orang. Menyelesaikan suatu perkara/sengketa perdata dengan keputusan pengadilan harus dipandang sebagai cara yang formal saja sekedar lebih terpuji daripada menghakimi sendiri (eigenrechting). Dengan keputusan pengadilan suatu sengketa memang dapat berakhir, namun berakhirnya sengketa ini hanyalah semata-mata pada lahiriahnya saja, sesungguhnya adalah konsekuensi dari keputusan pengadilan yang semata-mata hanya mendasarkan pada faktor objektif, tidak menyangkut juga kepada fakta subjektif, sehingga isi keputusan itu selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Hal ini berakibat pihak yang dikalahkan merasa kecewa dan pihak yang dimenangkan akan bersuka ria. Sudah barang tentu pihak yang dikalahkan merasa kecewa tidak begitu saja mengakui kekalahannya serta menerima kekecewaannya. Ketidakmauan yang kalah untuk menerima segala kekalahannya pada kebanyakan bukan karena didasarkan atas pertimbangan akal pikiran (ratio) bahwa ia tidak harus kalah, tetapi karena pengaruh luapan emosi demi menjaga nama baiknya, serta harga diri keluarganya. Jadi terlepas dari ukuran salah satu benar. Ketidakmauan pihak yang kalah menerima begitu saja kekalahannya dapat dilihat pada sikapnya yang apriori menolak putusan hakim pada pengadilan negeri, lalu naik banding dan kasasi. Apabila keadaan ini terjadi, maka proses pengadilan jelas akan memakan waktu bertahan-tahun lamanya.

Keadaan demikian bertolak belakang dengan cara atau upaya perdamaian, yang jelas akan diliputi dengan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan did alam perdamaian tidak ditonjolkan faktor-faktor siapa yang salah dan siapa yang benar, namun akan ditonjolkan adalah rangkaian duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga perumusan perdamaian tidak menghasilkan adanya pihak yang kalah maupun pihak yang menang.

Di sinilah letak manfaatnya sistem perdamaian atau non litigasi (di luar pengadilan) di mana apabila persengketaan yang dilakukan dengan perdamaian yang menghasilkan keputusan lahiriah dan batiniah serta hubungan kedua belah pihak diharapkan akan terjalin seperti sedia kala. Bahkan kadang-kadang dengan terjalinnya perdamaian acapkali membawa hubungan pihak yang bersengketa menjadi lebih intim dan akrab daripada keadaannya semula. Di samping itu biaya, tenaga maupun waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian jauh lebih murah bila dibandingkan suatu sengketa diselesaikan dengan keputusan pengadilan/ hakim.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) melalui instrumen Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada dasarnya dimungkinkan sebagaimana tertuang dalam Pasal.76 ayat 1 sebagaimana fungsi dari komnas HAM dalam rangka mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Apabila kita melihat dari putusan perdamaian (non litigasi) atau di luar pengadilan, maka putusan perdamaian tersebut mempunyai beberapa keistimewaan, yakni sebagai berikut :

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Tertutup upaya banding dan kasasi (bersifat final).

3. Mengikat kedua belah pihak yang

4. Memiliki kekuatan eksekutorial. 38

Keistimewaan putusan terhadap sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur perdamaian dapat dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Putusan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan disamakan seperti putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap yang melekat kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian kekuatan hukum dari putusan perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.

2. Bersifat Final (Tertutup Upaya Banding dan Kasasi)

Keistimewaan kedua dari putusan perdamaian adalah tertutup upaya hukum baik upaya hukum banding maupun kasasi. Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat final yang tidak dapat dikenakan banding atau kasasi. Sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan perdamaian (di luar pengadilan), karena putusan perdamaian tersebut sudah bersifat final, mandiri dan mengikat.

3. Mengikat Kedua Belah Pihak

Putusan perdamaian/putusan di luar pengadilan) hampir sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dalam dirinya ada dan melekat kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak atau terhadap orang yang mendapat hak dari mereka. Di mana para pihak dapat membatalkannya secara sepihak melalui bantuan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral, para pihak mesti mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi yang tercantum dalam putusan perdamaian.

Para pihak harus mentaati dan mematuhi isi putusan perdamaian tetapi juga dari segi tujuannya, dari segi sifat perdamaian itu sendiri, dan juga menurut kepatutan dan kebiasaan.

4. Memiliki Kekuatan Eksekusi

Dalam hal putusan perdamaian, tidak saja kekuatan hukum melekat yang mengikat pada peraturan perdamaian, tetapi di dalamnya juga melekat kekuatan hukum eksekutorial. Hal ini berarti, jika salah satu tidak enggan melaksanakan isi persetujuan perdamaian “secara sukarela”, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, agar supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian, dan apabila perlu dapat diminta bantuan kekuasaan umum (Kepolisian).

Jelasnya, bahwa semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian.

Dengan demikian penataan dan pemenuhan putusan perdamaian sama halnya dengan penataan dan pemenuhan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum, yakni :

1. Penataan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara sukarela.

2. Penataan dan pemenuhannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, jika salah satu pihak enggan mentaati dan memenuhinya secara sukarela.

Jadi pada prinsipnya putusan perdamaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan memperpendek dan mempersingkat proses penyelesaian perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.

Jika, kita kaitkan dengan sengketa yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, maka akibat hukum dari hasil penyelesaian sengketa HAM di luar Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bersifat mandiri, bersifat final, tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan eksekusi terhadap isi dari hasil putusan perdamaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final, dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

38 M. Victor Situmorang, 1993, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit Rineka Cita, Jakarta, hal. 15.

HARAPAN TERHADAP WAJAH CALEG TARAKAN

2008-11-18T18:49:00.000-08:00

”Saya sekarang semakin tahu bahwa
politik itu bikin bingung, terutama
bagi mereka yang tidak tahu politik,
seperti saya. Oleh karena itu,
saya memutuskan, mulai sekarang tidak mau lagi terlibat
atau dilibatkan dalam soal politik.
Wis, kapok!” –Ki Manteb  (Dalang).
Petikan tersebut menarik bukan
karena seorang dalang yang
mengucapkannya, namun isinya
yang mengarah pada masyarakat
apolitis. Hal itu terjadi karena politik
yang dipandang hanya berisi ”aksi tipu-tipu” belaka.
Tulisan berikut akan ingin melihat lebih
jauh maraknyaparpol yang mengusung
 caleg menjelang Pemilu Legislatif  
Tarakan tahun 2009 mendatang.

Mencermati begitu banyaknya partai yang mengusung Caleg dan ingin bersaing menjadi Pemenang pada pemilu Legislatif Tarakan 2009 mendatang, tentu saja, tidak tertutup kemungkinan tercipta berbagai macam persaingan yang tidak sehat, dan hal ini sebenarnya harus menjadi pendorong bagi masyarakat Tarakan untuk lebih selektif dan ekstra hati-hati dalam menentukan pilihan dalam sistem multipartai saat ini.

Kecenderungan ini mengacu pada alasan situasional dan manusiawi bahwa dalam keadaan seperti ini , secara psikologis, setiap parpol akan berusaha semaksimal mungkin “menjual” Caleg-Calegnya bahkan bisa jadi akan ada kecenderungan menghalalkan segala cara untuk meraih suara terbanyak dan memenangkan pemilu legislatif melalui intrik politik atau politik uang. Kita masih ingat betapa suara manis atas nama rakyat yang sering terdengar pada setiap pemilu di masa-masa sebelumnya. Walaupun, sebenarnya itu hanya slogan 5 tahun sekali yang sudah sangat dipahami masyarakat sebagai sarana “jualan” yang konservatif.

Dengan terjadinya persaingan yang keras dan tajam, dan tidak tertutup kemungkinan terjadi persaingan yang tidak sehat antarparpol dalam Pelimu Legislatif di Tarakan mendatang, maka dapat dipastikan akan terlihat berbagai akrobat politik saling menjatuhkan di antara caleg parpol peserta pemilu yang banyak tersebut, bahkan akrobat politik ini sudah bisa terlihat dengan memasang berbagai bentuk Baleho sebagai sarana “promosi”. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat Tarakan mempunyai 'musuh' dalam selimut, yakni para caleg partai politik itu sendiri yang hidup bukan demi masyarakat seluruhnya, melainkan menunggangi dan mengibuli masyarakat lewat argumen-argumen politik demi keuntungan dirinya dan kelompoknya.

Politik sebenarnya lahir untuk melindungi kepentingan egosentrisme, tetapi dengan memperhitungkan hukum dan tuntutan-tuntuan sosial masyarakat publik-umumnya. Politik sebagai wahana sosial tempat orang-orang berjuang agar haknya diakui, suaranya didengar dan kepentingannya dijamin. Singkatnya, politik adalah suatu taktik dan teknik untuk menciptakan ekuilibrium sosial yang berusaha membawa harmoni bagi kekuatan-kekuatan yang antagonistik. Namun, bila tidak dikelola dengan baik, maka politik dapat menciptakan ruang lebar bagi ambisi dan egoisme pribadi yang berlebihan, untuk meniti tangga kekuasaan sebagai puncak dari peraihan keuntungan dan kepentingan pribadi. Ujung daripada itu, adalah di mana politik berputar-putar dalam labirin kekuasaan yang tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Sebenarnya ada banyak harapan dari masyarakat Tarakan terhadap Caleg mendatang, masyarakat sangat berharap agar para caleg ini berusaha untuk menciptakan sirkuit yang dapat menjembatani kepentingan individual yang majemuk di Tarakan hingga terwujud suatu 'ruang publik' yang mempertemukan aneka ragam kepentingan serta kebutuhan individual yang berbeda itu. Untuk itu tentu saja di perlukan Caleg yang sudah lama berdomisili di Kota Tarakan dan benar-benar mengetahui wilayah dan kultur masyarakat Tarakan serta mampu mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu keberadaan caleg yang paham dan mengetahui kondisi suatu daerah, merupakan naluri ego dan kebutuhan, yang tidak dapat dipungkiri perlu ada sebagai bagian dari etika. Etika yang menyitir bahasa kekuasaan yang bukan penuh kekerasan, keserakahan dan penuh nafsu, melainkan bahasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai jembatan hidup antarmanusia sebagai makhluk bersosial dan bermasyarakat. Etika seperti ini pada hakikatnya adalah fenomena masyarakat, sebagai suatu keharusan yang ada dalam setiap diri Caleg dalam rangka menciptakan tujuan yang sama antara Caleg dan Masyarakat yakni Kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya Keberhasilan pemilu Legislatif Tarakan 2009 mendatang nantinya tidak hanya dapat diukur dari siapa caleg yang terpilih, melainkan juga dari seberapa caleg tersebut mampu membawa dan memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat Tarakan secara keseluruhan.. Semoga....

Status Hukum Yayasan

2008-11-12T00:19:00.000-08:00

Pendirian suatu Yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karenanya di negara kita Yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak Yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang nirlaba dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan Yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.

Pada waktu itu ada kecendrungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan :[1]

Proses pendiriannya sederhana
Tanpa pengesahan dari Pemerintah
Adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subyek pajak

Walaupun demikian, harus dicatat bahwa Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. Hoge Raad yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian Hoge Raad tersebut dikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian Hoge Raad di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya Wet op Stichting Stb.Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut diinkorporasikan ke dalam bukum kedua Burgerlijk Wetboek yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).[2]

Disamping itu yurisprudensi di Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya bahwa pengurus yayasan dalam mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dan yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Jika Yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut :[3]

Yayasan adalah perkumpulan orang
Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
Yayasan mempunyai pengurus
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
Yayasan mempunyai kedudukan hukum
Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Meskipun belum ada Undang-undang yang secara tegas menyatakan Yayasan sebagai badan hukum namun beberapa pakar hukum Indonesia, diantaranya Setiawan, SH, Prof. Soebekti dan Prof Wijono Prodjodikoro berpendapat bahwa Yayasan merupakan badan hukum.[4]

Setiawan, SH mantan Hakim agung Mahkamah agung RI dalam tulisannya yang berjudul : Tiga Aspek Hukum Yayasan” pada Majalah Varia Peradilan Tahun V No.55 April 1990 bependapat bahwa Yayasan adalah badan hukum.

Dalam kesempatan lain Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “Status hukum Yayasan dalam kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia; Makalah Seminar Yayasan; Status hukum dan sifat Usahanya: Fakultas Hukum UI,1989) menyatakan pula bahwa, walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai Yayasan, praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia itu : a. Dapat didirikan suatu Yayasan, b. Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum.

Prof. Soebekti dalam Kamus Hukum terbitan Pradnya Paramita, menyatakan bahwa,”Yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.”

Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu” berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum. Dasarnya adalah suatu Yayasan mempunyai harta benda/kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu.

Meskipun belum diatur dalam suatu Undang-undang, tetapi dalam pergaulan hidup Yayasan diakui keberadaannya, sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat artinya dapat melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa status hukum Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, diakui sebagai badan hukum yang menyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum.

Sebagai badan hukum, Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan Yayasan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Dalam hal Yayasan melakukan perbuatan hukum , yang diluar batas kecakapannya (ultra vires), maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.

Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, ” Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Mengingat pendirian Yayasan mempunyai syarat formil, maka status badan hukum Yayasan baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1).

Pengakuan keberadaan Yayasan dalam sebuah Undang-undang Yayasan adalah dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dan mengembalikan fungsi Yayasan.

Bagi Yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-undang Yayasan, berlaku Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan peralihan, menyatakan bahwa : Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumukan dalam Tambahan Berita Negara RI atau yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Yayasan yang telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

B. Konsekwensinya terhadap wewenang dan tanggung jawab Pengurus Yayasan

1. Wewenang Pengurus

Dalam hubungannya dengan tujuan sosial dari Yayasan yang berkaitan dengan organisasi Yayasan sebagaimana yang dikehendaki (das sollen) dan persoalan bagaimana agar Yayasan tidak menyimpang dari tujuan semula, maka kewenangan dan tanggung jawab Pengurus amatlah sentral.

Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegaiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan. Ini berarti Pengurus Yayasan adalah peran kunci bagi jalannya Yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus, demikian juga keberadaan Pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi Yayasan. Ini berarti Pengurus merupakan organ kepercayaan Yayasan, sebagai pengemban fiduciary duty bagi kepentingan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Adalah menarik bahwa hukum memberikan status badan hukum bagi organisasi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat tidak mencari keuntungan seperti Yayasan, karena ternyata Yayasan mempunyai perbedaan yang karakteristik dengan badan hukum lainnya.

Salah satu unsur yang lemah dalam konstruksi Yayasan adalah bahwa semua kekuasaan dan kewenangan dapat terkonsentrasi pada Pengurus Yayasan. Namun Yayasan tidak mempunyai anggota, dan Pengurus bukanlah anggota Yayasan. Bila dalam perkumpulan terdapat cheks and balances adalah karena diberikan pada rapat umum anggota perkumpulan beberapa kewenangan yang bersifat memaksa, tetapi hal seperti ini tidak terdapat dalam sebuah Yayasan. Di dalam Yayasan tidak ada rapat Pengurus.

Setelah akte pendirian disahkan oleh Menteri kehakiman maka kelanjutan jalannya kehidupan Yayasan bergantung sepenuhnya kepada Pengurus Yayasan. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Permasalahan yang timbul dari kewenangan bertindak Pengurus Yayasan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Pengurusnya terhadap pihak ketiga. Dalam hal Pengurus Yayasan, maka Pengurus Yayasan berwenang untuk mewakili badan hukum Yayasan. Sehubungan dengan hal ini ada 2 pengertian yang berkenaan dengan kewenangan yaitu Pengurus dapat mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama suatu Yayasan/badan hukum pada umumnya, kemudian pengertian yang kedua mencerminkan kewenangan mewakili ataupun kewenangan Pengurus bertindak dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa, ”Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.” Jadi disini terlihat kekuasaan Pengurus sangatlah besar, karena Undang-undang Yayasan tidak mengatur secara tegas apa saja yang menjadi wewenang Pengurus, penjelasan pasal 31 ayat (1) hanya mengatakan “cukup jelas” untuk pernyataan ini, sehingga dapat dikatakan operasional Yayasan semata-mata bergantung pada Pengurus, maka Pengurus yang tidak bermaksud baik, dengan sangat mudah dapat menggeser tujuan semula Yayasan, menjadi suatu kegiatan usaha dengan tujuan mengejar keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

Gejala penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus terhadap tujuan semula dari Yayasan sangat dirasakan dari banyaknya usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai Yayasan yang memperoleh keuntungan, karena hal ini tidak dilarang oleh Undang-undang Yayasan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa, ”Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.” Memperoleh keuntungan ditafsirkan berbeda dengan mengejar keuntungan, sehingga Pengurus melegalkan semua kegiatan usaha mereka dengan alasan semua itu untuk membiayai Yayasan. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik di dalam penyelenggaraan kegiatan Yayasan, yang semua itu bemuara pada perebutan kedudukan dalam kepengurusan dan pada hasil usaha Yayasan.

Pengundangan Yayasan diharapkan dapat menertibkan dan mendudukkan kembali Yayasan pada tempatnya semula serta memberikan porsi yang benar bagi kepengurusan dan pengelolaan Yayasan.

Upaya utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut haruslah bermula dari perumusan Anggaran Dasar Yayasan itu sendiri, karena kewenangan bertindak Pengurus Yayasan, sama seperti kewenangan bertindak Pengurus suatu Badan Hukum yang biasanya dirumuskan dalam Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua Organ Yayasan. Hal yang sama dapat dilihat pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Sebagaimana dikemukan oleh Tumbuan, bahwa ”Anggaran Dasar merupakan hukum positif dan karenanya mengikat semua pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Komisaris.”[5] Maksud dan tujuan Yayasan juga dapat berlaku sebagai pembatas kewenangan bertindak dari Pengurus Yayasan yang bersangkutan.

Dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan Yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa, ”Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas,” kemudian pasal 5 juga menyebutkan bahwa, ”Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.” Namun dari penelitian Chatamarrasjid dari 150 Yayasan, hanya 5 Yayasan yang mencantumkan di dalam Anggaran dasarnya bahwa semua organ Yayasan tidak menerima imbalan/keuntungan bersifat materi dari Yayasan, selebihnya ada 145 Yayasan yang tidak mencantumkan bahwa organ Yayasan tidak boleh menerima imbalan dari Yayasan.

Ketentuan ini banyak menimbulkan protes dikalangan Pengurus Yayasan yang sudah eksis, karena tidaklah dapat dicerna secara logika bahwa orang bekerja keras, tanpa ada manfaat yang didapat. Dalam hubungan ini Pengurus Yayasan memang dianggap melakukan pekerjaan sosial, namun bukan semata-mata amal atau belas kasihan. Oleh karena itu Pengurus Yayasan seharusnya juga berhak memperoleh gaji walaupun bukan dalam bentuk suatu “keuntungan” karena Yayasan tidak mengejar keuntungan. Adalah sangat ironis, jika Yayasan sebagai badan hukum, dimana Undang-undang Yayasan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar kepada Pengurusnya akan tetapi dilain pihak menerapkan pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan dan manfaat yang mereka terima dari hasil usaha Yayasan, tidak seperti halnya dengan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas. Dengan adanya ketentuan Pasal 5 tersebut diatas tentunya akan banyak Pengurus Yayasan yang merasa enggan untuk melanjutkan kepengurusan Yayasan, Yayasan akan kesulitan mencari Pengurus yang benar- benar melakukan pekerjaannnya dengan suka rela dan selanjutnya dengan ketiadaan Pengurus Yayasan akan sulit melakukan aktivitasnya untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, karena organ Pengurus ini merupakan kunci bagi jalannya kegiatan Yayasan. Hal inilah yang menjadi perdebatan banyak pihak.

Untuk merespon adanya perdebatan tersebut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 kemudian dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, dimana Undang-undang Yayasan yang baru ini menegaskan bahwa pada dasarnya kekayaan Yayasan tidak dapat dibagi. Tujuan penegasan itu adalah dimaksudkan agar Yayasan tidak sebagai wadah usaha seperti pada masa lalu, oleh karena itu agar Pengurus dapat diberikan honor atau gaji, jalan keluarnya adalah di dalam Anggaran Dasarnya ditambah klausula ”Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan ; b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.” Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2004. Namun hal ini juga belum bisa menuntaskan konflik di dalam penyelenggaraan kegiatan Yayasan, karena dalam prakteknya masih banyak terjadi jabatan rangkap, antara Pendiri dan Pengurus. Padahal Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, ”Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengawas.”

2. Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa,” Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.” Kemudian pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa,”Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayaan baik di dalam dan di luar Pengadilan.” Kalau melihat rumusan pasal-pasal diatas, Pengurus mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu bertanggungjawab secara penuh dan besar atas maju mundurnya dan terselenggaranya dengan baik suatu Yayasan, bahkan dalam Pasal 35 ayat (5) disebutkan bahwa,” setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.”

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa,”Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.” Kemudian dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa,” Anggota Pengurus dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kalau melihat dari rumusan Pasal 39 ayat (2) diatas dan jika dihubungkan dengan ayat (1) nya, kelihatannya Undang-undang Yayasan ingin menerapkan sistem pembuktian terbalik kepada Pengurus Yayasan. Bahwa dalam keadaan pailit Pengurus dapat membuktikan secara aktif bahwa dirinya bukanlah yang menyebabkan Yayasan pailit, namun jika Pengurus gagal membuktikan itu, ia akan bertanggungjawab secara tanggung renteng (sampai ke harta pribadinya).

Karakteristik demikian ada kemiripan dengan tugas dan wewenang Direksi dalam Perseroan Terbatas, dimana seorang Direksi secara profesional mempunyai tanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Penerapan sistem pembuktian terbalik kepada Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas adalah masuk akal, setidak-tidaknya karena berbeda dengan Pengurus Yayasan, Direksi memiliki kebebasan dalam menikmati manfaat dan hak yang setimpal dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi.

Penerapan sistem pembuktian terbalik pada Pengurus Yayasan terlihat sangat berat karena Pengurus Yayasan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima, kemudian juga jika sistem ini dilakukan untuk menjerat Pengurus Yayasan pada masa lalu yang telah banyak melakukan penyimpangan, kelihatannya tidak efektif juga, karena Pasal-pasal dari Undang-undang Yayasan ini tidak ada yang menyatakan berlaku surut.

Selanjutnya tanggung jawab Pengurus Yayasan akan ditambah lagi dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan akuntabilitas publik, sebagai akibat keberadaan Yayasan sebagai organisasi publik.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pengurus Yayasan mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang besar atas terselenggaranya Yayasan, sehingga benar-benar memerlukan tenaga-tenaga Pengurus yang profesional. Dengan demikan konsekwensinya Pengurus harus mendapatkan imbalan yang memadai sesuai dengan sifat-sifat profesionalitas atas tugas-tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

Jika Pengurus Yayasan tidak mendapat imbalan yang memadai, maka kemungkinan, tidak akan ada lagi orang yang mau menjadi Pengurus Yayasan, dan tentunya ini akan berakibat pada berkurangnya lembaga yang berbentuk Yayasan. Ini akan merugikan fakir miskin, anak-anak terlantar dan masyarakat umum yang selama ini menjadi stakeholder dan penerima manfaat dari aktivitas Yayasan. Dengan demikian ada kemungkinan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 akan semakin sulit untuk diwujudkan.

Selain itu jika melihat wewenang dan tanggung jawab yang besar dari Pengurus Yayasan, maka diperlukan Pengawasan tersendiri. Selama ini Yayasan telah mempunyai organ Pengawas yang diangkat oleh Pembina, akan tetapi ini hanyalah Pengawasan internal. Sehingga selama ini sanksi-sanksi yang ada dalam Undang-undang Yayasan kelihatannya tidak dapat diterapkan secara efektif.

Sebaiknya pengangkatan Pengawas tidak diserahkan kepada Pembina, ini untuk menjamin kebebasan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Selain Pengawas intern sebaiknya diangkat juga Pengawas ekstern, guna mengimbangi kekuasaan Pengurus yang sangat besar. Pengawas ekstern ini dapat diserahkan kepada Kejaksanaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) bahwa, ”Dalam hal Pengurus Yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran dasar, atau lalai dalam melakukan perbuatan sehingga merugikan Yayasan, pihak ketiga atau merugikan Negara, maka kejaksaan dapat meminta kepada Pengadilan untuk mengadakan pemeriksaan kepada Yayasan, untuk mewaikili kepentingan umum (ayat 3).

[1] Setiawan. 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung. Alumni.Hal.201

[2] Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. 2002. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta. PT.Abadi. Hal.18-19

[3] Hasbullah Syawie. 1993. Aspek-aspek hukum mengenai Yayasan di Indonesia. Varia Peradilan TahunIX. No.98 Nopember 1993.hal. 89

[4] Ibid

[5] F.B.G.Tumbuan. Perseroan Terbatas dan Organ-organnya. Makalah. Hal.3

KEADILAN HUKUM VS KEPASTIAN HUKUM

2008-08-08T00:46:00.001-07:00

Keadilan dapat dipahamkan sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap. Pendapat orang yang berada di belakang konsep sudah mempermasalahkan tentang mentalitas manusia.

Dalam pandangan ini, orang hanya bisa bertindak adil manakala ia memiliki suatu ciri sikap jiwa yang tertentu. Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa di kutak katik melalui logika atau penalaran, melainkan melibatkan seluruh pribadi seseorang. Demikian misalnya Ulpianus yang berpendapat bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus- menerus untuk memeberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.

Kemudian menurut Bodenheimer, yang dinamakan adil adalah Harus ada persamaan- persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang- orang, oleh karena rasio yang di bagi harus sama dengan resiko yang di terima orang-orangnya, sebab apabila orang-orangnya tidak sama maka disitu tidak akan ada bagian yang sama pula, maka apabila orang- orang yang sama tidak menerima bagian yang sama , timbullah sengketa atau pengaduan.

Dengan perkataan lain yang dinamakan adil adalah tidak berat sebelah, dimana tiap orang mendapatkan bagian yang sama. Karena dengan demikian akan menghindari dari timbulnya suatu sengketa atau pengaduan. Sebagaiman hal ini di pertegas berdasarkan konsep John Rawl tentang keadilan adalah sebagai fairness, yang mengandung asas- asas, bahwa orang- orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan- kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat fundamental bagi mereka memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.

Sedangkan menurut Roscoe Pound keadilan dikonsepkan sebagai hasil- hasil konkrit yang bisa di berikan kepada masyarakat. Dimana menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak- banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Yang mana dengan kata lain semakin meluas/ banyak pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.

Jadi Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar dari kita. Objek yang diluar dari kita ini adalah manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat di lepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia, tentang konsep kita kepada manusia. Bagaimana anggapan kita tentang manusia, itulah yang membawakan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Apabila manusia itu kita anggap sebagai mahluk yang mulia, maka perlakuan kita kepadanya pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam menghadapi mereka.

Bertolak dari berbagai rumusan keadilan sebagaimana di uraikan di atas, maka Aristoteles dalam bukunya “Rhetorica” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata- mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakana adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum ( peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.

b. Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan lah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

KADO ISTIMEWA MENJELANG PILKADA

2008-07-24T22:55:00.000-07:00

by:

Yahya Ahmad Zein

Salah satu elemen yang penting sistem negara yang demokratis adalah peran serta masyarakat dalam penentuan mengenai siapa yang akan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu wilayah melalui mekanisme Pilkada Secara Langsung, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Apalagi, dalam masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar masih dipengaruhi oleh kultur yang masih mengantungkan harapan kepada sosok figur kepala daerah dalam rangka menciptakan perbaikan atau perubahan dalam tatanan kehidupan mereka. Lantas Jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara lansung ini diklasifikasikan sebagai salah satu jenis partisipasi rakyat dalam politik, maka pertanyaannya adalah, apakah Pilkada secara lansung akan memberikan konstibusi bagi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat ke arah yang lebih baik dari masa sebelumnya, Hal ini seakan bertolak belakang dengan salah satu perkembangan signifikan dalam perjalanan Pilkada di Indonesia umumnya dan khususnya di Kal-Tim dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di Tarakan tahun 2008 ini, ialah masih diwarnainya Pilkada dengan berbagai macam hambatan baik berupa kecurangan-kecurangan dan politik uang yang di lakukan.

secara umum hambatan-hambatan ini dikelompokkan menjadi beberapa hal yakni :

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan Pengawasan dalam Pilkada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positip dengan berbagai penyimpangan dan inefesiensi dalam penyelengaraan Pilkada

2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih adanya ”sikap mudah mengagumi seseorang” hanya dengan iming-iming sesuatu. serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat dengan Pilkada tersebut.

3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan kecurangan-kecurangan di Pilkada tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi agar pilkada dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat Pilkada di beberapa daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sekalipun Pilkada Tarakan secara lansung yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang direspon dengan antusias oleh masyarakat, namun dibalik antusias itu terkandung suatu “uji coba” bagi perkembangan dan pertumbuahan politik di Kota Tarakan. Artinya, prospek Pilkada langsung sebagai salah satu instumen demokrasi apabila tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip Jujur,Adil dan Transparan serta Akuntabel, maka Dalam konteks ini Pilkada langsung di Tarakan akan dianggap gagal dalam memberikan konstribusi bagi perkembangan dan pertumbahan pemerintahan local pada satu pihak dan pada perkembangan dan pertumbuhan politik local dilain pihak.

Sejujurnya sangat sulit untuk menjawab pertanyaan, apakah Pilkada secara lansung yang akan di lakukan di Tarakan tahun 2008 ini akan memberikan konstibusi bagi perkembangan politik lokal dan pertumbuhan masyarakat ke arah yang lebih baik , hal ini dikarenakan setidaknya karena Pilkada lansung yang akan berlansung Oktober mendatang baru untuk yang pertama kali di lakukan di Tarakan. Meskipun bulan Mei tahun 2008 yang lalu kita telah memiliki pengalaman akan suatu Pemilu lansung dalam pemilihan Gubernur di Kal-Tim, tetapi mungkin dalam beberapa hal terdapat corak yang berbeda dan perspektifnya juga berbeda dengan Pilgub.

Mengakhiri tulisan ini ada beberapa pilihan model sebagai “kado istimewa” menjelang Pilkada Tarakan untuk kita, berkaitan dengan Pilkada yang bagaimana ingin kita lakukan dan kita capai :

Pertama, Pilkada berjalan lancar dan tanpa konflik, Kepala daerah yang terpilih dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah sesuai sebagaimana yang diharapkan rakyat –kebijakannya mengakomodir kepentingan publik--, maka sebenarnya Pilkada lansung berhasill secara subtantif dan dalam arti formalitas demokratis.

Kedua, Pilkada berjalan lancar dan tanpa konflik, tetapi Kepala daerah yang terpilih dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah tidak sebagaimana yang diharapkan rakyat –kebijakannya mengecewakan publik--, maka sebenarnya Pilkada lansung gagal secara subtantif dan hanya sukses dalam arti formalitas demokratis.

Ketiga, Pilkada berjalan lancar dan tanpa konflik, tetapi pemilih dihadapkan pada calon yang sesungguhnya tidaklah yang diharapkan rakyat, dan mereka memberikan suaranya karena tidak ada pilihan lain, maka Pilkada lansung gagal secara aspiratif dan kemungkinan melahirkan kekecewaan yang luar biasa ditengah masyarakat, ketika sang Kepala daerah terpilih tidak segera menyadari bagaimana aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Keempat, Pilkada berlangsung disertai dengan konflik, maka Pilkada lansung menambah runyamnya krisis politik local sebagaimana halnya dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu pemilihan kepala Daerah di beberapa daerah seperti di Maluku Utara yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan.

Kelima, Dalam Penentuan Kepala daerah terpilih terjadi kecurangan, maka Pilkada berpotensi melahirkan konflik local yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan daerah untuk waktu yang mungkin saja bisa lama.

Keenam, Pilkada berjalan lancar dan tanpa konflik, tetapi setelah calon terpilih diperoleh dan ternyata kemudian persyaratan sang calon terpilih ditemukan persoalan hukum, maka akan terjadi versus antara fakta politik dan fakta hukum.

MASALAH YURIDIS PENETAPAN KAWASAN HUTAN

2008-07-09T23:11:00.000-07:00

By.

Yahya Ahmad Zain, S.H.MH
Marthin Balang, S.H.,M.Hum.
Abd. Galib, S.H.M.Hum

Pendahuluan
Pembangunan kota agar menjadi hunian yang menyenangkan dan memberi kemudahan bagi semua warganya merupakan kegiatan kabupaten/kota di Kalimantan Timur bagian Utara. Apalagi hampir semua ibukota kabupaten/kota tersebut belum representatif. Pembangunan yang dilakukan pemerintah dibarengi oleh semua warganya mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan semakin berat. Kadangkala selesainya pembangunan suatu proyek mendatangkan kerugian pada hasil pembangunan sebelumnya.
Penetapan kawasan hutan seperti Hutan Kota Tarakan merupakan salah satu upaya dan sekaligus kebutuhan yang sangat esiensial, apabila dikehendaki sebuah kota yang berwawasan lingkungan. Lingkungan kota yang baik merupakan dambaan bahkan hak setiap warganya.
Hal tersebut diwujudkan dengan dibuatnya Peraturan Daerah. Ada beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Kota yang dengan mudah kita lihat baleho disekitar kampus Borneo ini dan tempat-tempat lainnya.
Ternyata selama ini selalu mendatangkan masalah. Dari pihak pemerintah kota, dapat disebutkan permasalahan itu seperti perambahan hutan atau pembukaan tanah/lahan dengan merintis dan menebang pohon tanpa ijin atau tanpa hak. Ada banyak penjarah hutan yang divonis bersalah terhadap pelanggaran tersebut. Walaupun demikian di depan kita dapat dilihat bekas tebasan yang sudah menguning, menunjukkan bahwa masyarakat masih atau terus merambah dan membuka hutan.
Hal demikian ini mengundang tanya bagi kita, apa masalahnya? Kajian mengenai hal tersebut tentu telah banyak dilakukan baik sebelum maupun sesudah perda mengani hal tersebut ditetapkan.
Karena itu kami mengajukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut :
Bagaimana status tanah dalam kawasan hutan kota Tarakan?
Bagaimana mekanisme penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan?
Untuk mejawab permasalahan tersebut dilakukan pembahasan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisir masalah hukum dan non hukum kemudian membuat penjelasan mengenai permasalahannya. Sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Penetapan kawasan hutan kota Tarakan
Peraturan dibuat dengan tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah ketertiban, kepastian, dan dengan keadilan. Kemudian oleh Mochtar Kusumaatmadja, ditambah bahwa tujuan hukum juga sebagai sarana perubahan masyarakat.
Tekanan terhadap eksistensi hutan di pulau Tarakan ini, nampaknya terutama karena pertambahan penduduk. Hutan yang ada menjadi sasaran karena, adanya hutan yang tampak sebagai hutan (hutan negara). Sesuatu yang memberikan nilai ekonomis dan pekerjaan yang paling praktis. Hal ini berkembang terus dan mengancam hutan-hutan yang ada. Karena itu perlu adanya sisa hutan itu untuk kepentingan non ekonomis tersebut.
Perlu ditetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini selain merupakan perintah Undang-undang juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang pada intinya sebagaimana peranan Hukum Administrasi Negara pada hakikatnya, Pertama, memungkinkan administrasi negara menjalankan tugas, Kedua, melindungi warga terhadap sikap-tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri.
Suatu kawasan hutan diperlukan untuk memenuhi kreteria minimal yang harus dipenuhi kota dalam melakukan pembangunan kota yang sedang dilaksanakan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan, “Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.” Selanjutnya untuk pengukuhan suatu kawasan hutan perlu dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. (Pasal 15).
Mekanisme ini tentu untuk memberikan kepastian terhadap batas hutan kota, agar tidak diganggu atau mengganggu hak orang. Berikutnya dalam penjelasan Pasal demi Pasal dari pasal tersebut dimuka bahwa, “Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan.” Dari bunyi pasal dan penjelasan pasal tersebut bahwa hutan kota dapat di atas tanah negara atau tanah hak.
Untuk jelasnya dapat dikemukakan skemanya sebagai berikut :

Skema Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Kota

1. Status Tanah dalam kawasan hutan kota
Kawasan hutan ada di atas tanah : a. Negara
b. Tanah hak.
Pada tanah negara tidak ada masalah hukum.
Pada Tanah hak adalah bagaimana perjanjian/kesepakatan yang dilakukan :
1) Melepaskan hak – ganti rugi
2) Tidak melepaskan hak – berarti bersedia mengolah tanahnya dengan memperhatikan fungsi hutan, namun dengan kompensasi.

2. Mekanisme Penetapan kawasan hutan kota
Penetapan Kawasan Hutan melalui langkah-langkah
a. penunjukkan kawasan hutan,
b. penataan batas kawasan hutan,
c. pemetaan kawasan hutan, dan
d. penetapan kawasan hutan.
Untuk penetapan kawasan hutan ini berarti jelas luasnya dan jelas batasnya.

Melihat status tanah dan mekanisme penetapan kawasan hutan sebagaimana diuraikan dalam skema di atas maka dapat dilihat pada setiap bagian atau tahap memerlukan suatu keputusan atau perbuatan hukum tertentu untuk menyelesaikannya. Di samping itu dapat juga diketahui pada keadaan mana kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan/perbuatan yang mungkin dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Permasalahan pada status hak atas tanah
Kawasan hutan kota pada tanah hak memerlukan suatu penyelesaian dalam arti apakan dengan melakukan pelepasan hak atau tidak. Apabila dilakukan pelapasan hak tentu akan diukti dengan ganti rugi. Mengenai pembebasan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum melalui suatu mekanisme tertentu oleh suatu panita yang ditunjuk khusus untuk itu.
Dengan demikian setelah pelepasan hak, maka terhadap pengawasan dan pemeliharaan dan rehabiltasi dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dalam hal ini tidak akan menimbulkan masalah benturan hukum.
Kawasan hutan yang tidak dilepaskan tetapi disyaratkan akan melaksanakan keadaan sebagai mana fungsi hutan yang ditentukan memerlukan perjanjian. Karena hak dari pemilik hak tersebut dibatasi maka akan menuntut suatu perjanjian kompensasi, karena pemilik hak tersebut tidak sebebas sebelumnya untuk menentukan yang paling menguntungkan baginya. Apabila hal ini dapat tercapai, sebenarnya pemerintah tidak perlu repot lagi memelihara dan melakukan reboisasi/penghijauan kecuali pengawasan pelaksanaan hal tersebut. Selebihnya pemegang hak tersebut dapat mengawasi sekitarnya, sebagai tetangga.
Permasalahan pada Kawasan Hutan Kota di atas tanah negara dalam arti hutannya masih tampak hutan liar, adalah dapat mengundang perambah, siapa tahu disitu belum ada yang garap? Atau tidak bisa baca apa kata baleho tersebut? Hal ini nampaknya sepele, namun disitu permasalahan bagi masyarakat yang haus akan lahan.
Permasalah hukum lebih banyak terhadap Tanah hak. Hak atas tanah menurut hukum agraria disebutkan terdiri dari : Hak milik, hak guna-usaha, hak guna- bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. (Pasal 16 UU.No, 5 Th.1960).
Terhadap hak-hak yang jelas tersebut tidak ada kesulitan, sesuai dengan status hak tersebut. Perihal hak membuka tanah merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk ditetapkan masuk dalam katagori tertentu. Apakah harus dengan bukti tertulis? Atau adalah cukup saja bukti fisik yang memberikan tanda bahwa di atas tanah tersebut ada kegiatan membuka tanah? Pemerintah dalam mengahadapi masalah tersebut memerlukan kebijakan. Namun umumnya agar permasalahan tidak berkembang lebih jauh dan menghambat biasanya dengan memberikan ganti rugi terhadap kerja membuka tanah tersebut. Karena terhadap tanah tersebut tentu juga dilakukan kegiatan untuk membersihkannya dan menggunakan biaya.
Bagi masyarakat hak membuka tanah/hutan merupakan hak yang dapat dan boleh dilakukan. Pandangan ini tentu mendasari kegiatannya terhadap pembukaan hutan. Berhadapan dengan masalah ini yang dapat dilakukan adalah, sebagaimana yang dilakukan Pemda, penerangan hukum dan penyuluhan hukum.

Permasalahan pada penetapan kawasan hutan
Kegiatan penetapan kawasan hutan ini merupakan suatu kegiatan yang memberikan kepastian berapa luas kawasan hutan, panjang lebarnya, apakah meliuk-liuk sesuai dengan lereng gunung sebagaimana yang seharusnya ditetapkan. Penetapan kawasan hutan itu berarti berbatasan dengan tanah hak siapa, di atas tanah hak berapa meter dan letaknya di mana. Hal tersebut memberikan kepastian. Kepastian terhadap kawasan hutan kota, kepastian hak atas tanah perbatasannya. Untuk itu ada tandanya. Penetapan tanpa memberikan tanda akan membingungkan sekaligus membuat ketidakpastian. Hal demikian mengundang masalah.
Menetapkan batas mudah untuk diucapkan namun memerlukan biaya yang sangat besar, hal ini yang nampaknya menjadi hambatan. Apalagi agar lebih aman harus dipagar. Dalam hal inilah permasalahan hukum yang menjadi kendala.

C. Penutup
Kesimpulan
1. Kawasan hutan kota merupakan suatu keharusan menurut peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.
2. Penetapan kawasan Hutan Kota Tarakan diperlukan dan ini dibuktikan dengan adanya perda tentang hal tersebut.
3. Dalam implementasinya perda tersebut mengalami hambatan yang serius baik dari penetapan kawasan maupun kesadaran hukum masyarakat tentang eksistensinya.
4. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dalam setiap tahap pelaksanaan peraturan agar memberikan jaminan hukum bagi semua pihak.

Saran-saran
1. Perlu dicari penyelesaian pada setiap tahap tersebut dengan memperhitungkan semua keterlibatan kegiatan pembangunan.
2. Kebijakan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam tanggung jawab dalam merealisasi kawasan hutan kota.
3. Mengikutkan sertakan Lembaga Penelitian dalam memecahkan masalah sosial yang ada.

Daftar Pustaka

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masayarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta Bandung, 1976.

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Peraturan Daerah.

KUNJUNGAN KERJA DAN MORAL POLITIK

2008-07-08T23:51:00.000-07:00

By
Yahya.Ahmad.Zein

Jika kita coba melihat dan meresapi situasi dan kondisi Indonesia di masa kini, tidaklah berkelebihan kalau kita menyimak perkataan J.E. Sahetapy dalam tulisannya pada tahun 2003 yang lalu “dikatakan tanpa menjadi kasar dan tidak bermaksud melecehkan, bahwa negara kita ini ibarat "Rumah Sakit Gila" yang dihuni oleh sebagian orang yang sudah "gila" (gila kekuasaan, KKN, pangkat dan jabatan). Sebagian penghuni sudah setengah "gila" karena keinginan, ambisi yang ambisius tidak tercapai sehingga berperilaku dan berpikir yang tidak lagi rasional. Ada pula penghuni yang mengalami "depresi" dan sudah pada tahap fatalistik, karena bingung melihat gejolaknya kejahatan yang sadistik, KKN ibarat kanker yang tengah merajalela dengan ganas. Sebagian penghuni lain seperti sudah kehilangan akal, karena melihat orang-orang yang begitu tekun menjalankan ibadah agamanya, tetapi kalau diamati dengan cermat seperti orang-orang atheis yang tidak berperikemanusiaan, yang a-moral, tetapi justru mereka berdalih sebagai penyelamat dunia ini.

Situasi kepemimpinan (eksekutif, legislative) di Indonesia tengah mengalami kegundahan yang sangat meresahkan publik, bukan hanya dalam lingkup nasional, tapi juga ternyata dalam lingkup daerah, fenomena ini dapat kita lihat dari kebingungan masyarakat yang melihat tingkah pemimpin yang menjawab setiap permasalahan dengan melakukan kunjungan kerja dimana seolah-olah persoalan daerah dapat di selesaikan hanya dengan melakukan kunjungan kerja yang menghabiskan dana tidak sedikit. Sebenarnya, fenomenon ini hanya merupakan satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia harus terengah-engah dan terlunta-lunta untuk menegakkan dirinya sebagai suatu bangsa yang layak untuk dihormati dalam komunitas internasional.

Tidak tahu Sejak kapan,yang jelas bukan sejak jaman batu, masyarakat Indonesia digiring ke suatu pola pikir tertentu dan dibina untuk menjadi manusia munafik, yang merasa bahagia dalam melakukan pembohongan-pembohongan public menjadi berambisi atau sangat ambisius atas nama kepentingan rakyat, Rasa malunya seperti sudah dimatikan. Orang dilatih untuk selain menjadi panutan dan tidak boleh berpikiran lain. Semangat retorika yang kosong dan wacana hura-hura ternyata tumbuh subur bak jamur di musim hujan.

Bagi penyelenggara kekuasaan Negara, termasuk yang tidak masuk dalam jajaran birokrasi maupun yang masuk dalam jajaran politik, nampaknya harus sadar bahwa mereka adalah pelayan masyarakat (public servant) yang bertugas untuk memberikan services yang terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompoknya. Lembaga legislatif yang merupakan representasi dari rakyat yang dibentuk melalui instrumen partai politik seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat, serta penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya sudah selayaknya bersifat transparan, obyektif dan tegas,karena mau tidak mau secara perlahan-lahan masyarakat juga akan mengetahui dan tidak menutup kemungkinan masyarakat akan kehilangan kepercayaan.

Hal yang disebut terakhir ini merupakan konsekuensi logis yang pasti akan terjadi apabila lembaga yang merupakan representasi dari rakyat ternyata tidak mau peduli terhadap aspirasi rakyat bahkan selalu mencari alasan-alasan pembenar yang notabenenya hanya upaya menutupi realita sebenarnya.

Akhirnya ada baiknya kita resapi kembali apa yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi bahwa "The things that will destroy us are: politics without principle, pleasure without conscience, wealth without work, knowledge without character, business without morality, science without humanity, and worship without sacrifice". Hal-Hal yang akan menghancurkan [kita/kami] adalah: politik tanpa prinsip, kesenangan tanpa suara hati, kekayaan tanpa pekerjaan, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa kesusilaan, ilmu pengetahuan tanpa ras manusia, dan memuja tanpa pengorbanan".

Negeri Antah Berantah

2008-07-07T23:14:00.000-07:00

Gbr.Eko Presetyo

KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

2008-07-06T23:32:00.000-07:00

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana di tegaskan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nagara hukum ( Recht staat ) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga- lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum.

Cita-cita akan Negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan aliran individualisme, di mana dari dulu orang memikirkan hubungan antara Negara dengan perseorangan (individu). Kita dapat saksikan bahwa cita-cita Negara hukum pada dasarnya sangat di pengaruhi oleh aliran individualisme, dalam dunia barat ide Negara hukum ini telah mendapat dorongan kuat dari Renaisence dan Reformasi. Manusia pribadi meminta penegakan hukum yang lebih banyak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja yang di kenal dengan zaman absolutisme.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pribadi manusia pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan- ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka.

Apabila tidak ada ketentuan- ketentuan tersebut akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dahulu. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang- kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan- kepentingan yang saling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak di atur atau tidak di batasi, maka yang lemah akan tertidas atau setidak- tidaknya timbul pertentangan atau gejolak.

Dengan demikian hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Keadilan dapat dipahamkan sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap. Pendapat orang yang berada di belakang konsep sudah mempermasalahkan tentang mentalitas manusia.
Dalam pandangan ini, orang hanya bisa bertindak adil manakala ia memiliki suatu ciri sikap jiwa yang tertentu. Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa di kutak katik melalui logika atau penalaran, melainkan melibatkan seluruh pribadi seseorang. Demikian misalnya Ulpianus yang berpendapat bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus- menerus untuk memeberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.

Apabila manusia itu kita anggap sebagai mahluk yang mulia, maka perlakuan kita kepadanya pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam menghadapi mereka.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap- tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeene Regels” ( peraturan/ ketentuan umum). Dimana peraturan/ ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.
Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum ( peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :
a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.
b. Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.
Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum di kaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini di karenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip- prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.
Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan lah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B.Arif Sidharta, 2000, Terjemahan Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke Tentang Apakah teori Hukum Itu, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

R. Soeroso, 1993, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

SURAT DARI TAHUN 2070

2008-07-03T20:05:00.000-07:00

Aku hidup di tahun 2070.
Aku berumur 50 tahun, tetapi kelihatan seperti sudah 85 tahun.
Aku mengalami banyak masalah kesehatan, terutama masalah ginjal karena aku minum sangat sedikit air putih.
Aku fikir aku tidak akan hidup lama lagi.
Sekarang, aku adalah orang yang paling tua di lingkunganku
Aku teringat disaat aku berumur 5 tahun
Masih banyak pohon di hutan dan tanaman hijau di sekitar, setiap rumah punya halaman dan taman yang indah, dan aku sangat suka bermain air dan mandi sepuasnya
Sekarang, kami harus membersihkan diri hanya dengan handuk sekali pakai yang dibasahi dengan minyak mineral.
Sebelumnya, rambut yang indah adalah kebanggaan semua perempuan.
Sekarang, kami harus mencukur habis rambut untuk membersihkan kepala tanpa menggunakan air.
Sebelumnya, ayahku mencuci mobilnya dengan menyemprotkan air langsung dari keran ledeng.
Sekarang, anak-anak tidak percaya bahwa dulunya air bisa digunakan untuk apa saja
Aku masih ingat seringkali ada pesan yang mengatakan: ”JANGAN MEMBUANG BUANG AIR”Tapi tak seorangpun memperhatikan pesan tersebut.
Orang beranggapan bahwa air tidak akan pernah habis karena persediaannya yang tidak terbatas.
Sekarang, sungai, danau, bendungan dan air bawah tanah semuanya telah tercemar atau sama sekali kering.
Pemandangan sekitar yang terlihat hanyalah gurun-gurun pasir yang tandus
Infeksi saluran pencernaan, kulit dan penyakit saluran kencing sekarang menjadi penyebab kematian nomor satu.
Industri mengalami kelumpuhan, tingkat pengangguran mencapai angka yang sangat dramatik. Pekerja hanya dibayar dengan segelas air minum per harinya.
Sebelumnya, rekomendasi umum untuk menjaga kesehatan adalah minum sedikitnya 8 gelas air putih setiap hari.
Sekarang, aku hanya bisa minum setengah gelas air setiap hari.
Sejak air menjadi barang langka, kami tidak mencuci baju, pakaian bekas pakai langsung dibuang, yang kemudian menambah banyaknya jumlah sampah.
Kami menggunakan septic tank untuk buang air, seperti pada masa lampau, karena tidak ada air.
Manusia di jaman kami kelihatan menyedihkan: tubuh sangat lemah; kulit pecah-pecah akibat dehidrasi; ada banyak koreng dan luka akibat banyak terpapar sinar matahari karena lapisan ozon dan atmosfir bumi semakin habis
Karena keringnya kulit, perempuan berusia 20 tahun kelihatan seperti telah berumur 40 tahun.
Para ilmuwan telah melakukan berbagai investigasi dan penelitian, tetapi tidak menemukan jalan keluar.
Manusia tidak bisa membuat air.
Sedikitnya jumlah pepohonan dan tumbuhan hijau membuat ketersediaan oksigen sangat berkurang, yang membuat turunnya kemampuan intelegensi generasi mendatang
Pemerintah bahkan membuat pajak atas udara yang kami hirup: 137 m3 per orang per hari. [31,102 galon]
Bagi siapa yang tidak bisa membayar pajak ini akan dikeluarkan dari “kawasan ventilasi” yang dilengkapi dengan peralatan paru-paru mekanik raksasa bertenaga surya yang menyuplai oksigen.
Udara yang tersedia di dalam “kawasan ventilasi” tidak berkulitas baik, tetapi setidaknya menyediakan oksigen untuk bernafas.
Umur hidup manusia rata-rata adalah 35 tahun.
Beberapa negara yang masih memiliki pulau bervegetasi mempunyai sumber air sendiri. Kawasan ini dijaga dengan ketat oleh pasukan bersenjata.
Air menjadi barang yang sangat langka dan berharga, melebihi emas atau permata.
Beberapa negara yang masih memiliki pulau bervegetasi mempunyai sumber air sendiri. Kawasan ini dijaga dengan ketat oleh pasukan bersenjata.
Air menjadi barang yang sangat langka dan berharga, melebihi emas atau permata.
Disini ditempatku tidak ada lagi pohon karena sangat jarang turun hujan. Kalaupun hujan, itu adalah hujan asam.
Tidak dikenal lagi adanya musim. Perubahan iklim secara global terjadi di abad 20 akibat efek rumah kaca dan polusi.
Kami sebelumnya telah diperingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga kelestarian alam, tetapi tidak ada yang peduli.
Pada saat anak perempuanku bertanya bagaimana keadaannya ketika aku masih muda dulu, aku menggambarkan bagaimana indahnya hutan dan alam sekitar yang masih hijau.
Aku menceritakan bagaimana indahnya hujan, bunga, asyiknya bermain air, memancing di sungai, dan bisa minum air sebanyak yang kita mau.
Aku menceritakan bagaimana sehatnya manusia pada masa itu.
Dia bertanya
- Ayah! Mengapa tidak ada air lagi sekarang ?
Aku merasa seperti ada yang menyumbat tenggorokanku
Aku tidak dapat menghilangkan perasaan bersalah, karena aku berasal dari generasi yang menghancurkan alam dan lingkungan dengan tidak mengindahkan secara serius pesan-pesan pelestarian... dan banyak orang lain juga!
Aku berasal dari generasi yang sebenarnya bisa merubah keadaan, tetapi tidak ada seorangpun yang melakukan.

Sekarang, anak dan keturunanku yang harus menerima akibatnya.
Sejujurnya, dengan situasi ini kehidupan di planet bumi tidak akan lama lagi punah, karena kehancuran alam akibat ulah manusia sudah mencapai titik akhir.
Aku berharap untuk bisa kembali ke masa lampau dan meyakinkan umat manusia untuk mengerti apa yang akan terjadi ...
... Pada saat itu masih ada kemungkinan dan waktu bagi kita untuk melakukan upaya menyelamatkan planet bumi ini!
Kirim surat ini ke semua teman dan kenalan anda, walaupun hanya berupa pesan, kesadaran global dan aksi nyata akan pentingnya melestarikan air dan lingkungan harus dimulai dari setiap orang. Persoalan ini adalah serius dan sebagian sudah menjadi hal yang nyata dan terjadi di sekitar kita. Lakukan untuk anak dan keturunanmu kelak. AIR DAN BUMI DEMI MASA DEPAN!
Auteur : Ria Ellwanger, en collaboration avec Lopez Chavez Ariel Alahin riaellw@globo.com, mailto:alainlopez909@hotmail.com

EKSISTENSI PIDANA PENJARA DALAM PERSFEKTIF HAM

2008-07-02T23:05:00.000-07:00

Pidana penjara merupakan pidana hilang kemerdekaan bergerak. Sistem Pidana penjara mulai di kenal di Indonesia melalui KUHP (Wet Buek Van Strefrecht) tepatnya pada pasal 10 yang menyebutkan pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok

- Hukuman mati

- Hukuman penjara

- Hukuman kurungan

- Hukuman denda

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu

- Perampasan barang-barang tertentu

- Pengumuman putusan hakim.

Hal ini menarik untuk dikaji pada pidana pokok khususnya poin kedua yaitu Pidana Penjara. Menurut rancangan Undang-undang KUHP yang baru dikaitkan dengan rumusan-rumusan sanksi pidana dari berbagai peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalankan pidana hilang kemerdekaan Bergerak bagi seseorang yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dinyatakan bersalah serta di putus dalam persidangan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana itu sendiri . Apakah sudah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim tidak cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam peraturan per Undang – undangan yang berlaku.

Pidana termasuk tindakan, Bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan bagi yang dikenainya, Oleh karena itu sudah sewajarnyalah tidak henti – hentinya untuk mencari dasar, tujuan serta hakekat dari pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran dari pidana itu .

Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan pada saat ini adalah pidana pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara . Pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara dilaksanakan dibelakang tembok yang tebal yang sama sekali asing bagi narapidana

Mencermati kalimat “PIDANA PENJARA” mengandung pengertian bahwa tata perlakuan terhadap Narapidana belum berubah, karena PENJARA berasal dari PENJORO (Jawa) yang berarti taubat atau jera, di penjara atau dibuat jera (Koesnoen, RA, 1961 : 9). Walaupun tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan pidana lainnya, yang bunyi kalimatnya Pidana mati. Tujuan dan perlakuannya adalah terpidana tersebut di Hukum Mati atau dibuat Mati, begitu juga Pidana Denda artinya Narapidana tersebut di denda.

Lain halnya dengan Pidana Penjara yang mengandung pengertian tata perlakuan terhadap Narapidana tersebut di buat jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum Hal ini akan mengandung persepsi yang berbeda-beda karena membuat orang jera akan di tempuh berbagai macam cara.

Padahal tidak demikian maksud dari Pidana Penjara, yang sebenarnya adalah satu-satunya derita yang diberikan oleh Negara adalah dihilangkannya kemerdekaan bergerak dan di bimbing terpidana agar bertaubat, di didik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial di Indonesia yang berguna

Hal ini sesuai dengan orasi ilmiah Dr. Soeardjo, SH pada penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum, oleh Universitas Indonesia di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963. Merumuskan bahwa tujuan Pidana penjara adalah “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial di Indonesia yang berguna”. Gagasan tersebut sebagai tonggak sejarah lahirnya tata perlakuan yang lebih baik terhadap Narapidana yang melahirkan prinsip-prinsip pemasyarakatan, kemudian dirumuskan dalam suatu sistem yaitu Sistem Pemasyarakat

Kajian lebih lanjut adalah bagaimana istilah pidana penjara ini di di ganti menjadi “Pidana Hilang Kemerdekaan Bergerak” yang kemudian melahirkan suatu Sistem pemidanaaan yang harus berubah tidak lagi berorientasi pada membuat pelaku menjadi jera akan tetapi lebih berorientasi pada Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk memperbaikinya agar hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari Sistem Pemidanaan dalam Tata Peradilan Terpadu adalah bagian Integral dari Tata Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice system). Sehingga di tinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas Pemasyarakatan merupakan bagian akhir yang tak terpisahkan dari satu proses penegakkan hukum. Oleh sebab itu sudah seharusnya oleh menyamakan visi dan misi serta persepsi, sehingga tujuan dari pada penegakkan hukum akan tercapai.

Sehubungan dengan tujuan Pemidanaan Sahetapy yang juga berorientasi pada pandangan filosofi Pancasila berpendapat bahwa :

Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Dijelaskan selanjutnya bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu .

Pidana Penjara merupakan suatu sistem perlakuan pelanggaran hukum yang pada dasarnya memberi pola perlakuan reintegrasi yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dalam kapasitasnya sebagai mahluk pribadi dan mahluk social dalam konteks Hak Asasi nya subagai Manusia, Pemulihan kesatuan ini memiliki masalah yang sangat kompleks. Masalah pembinaan pelangar hukum adalah pembinaan manusia dari segala sisi termasuk yang paling prinsip yakni sisi HAMnya. Dalam upaya pemulihan kesatuan ini, yang terpenting adalah proses yang berfungsi sebagai katalisator pencapaian tujuan tersebut.

Proses Pidana Penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai katalisator pencapaian tujuan tersebut adalah merupakan proses integrasi yang menggalang semua aspek kemasyarakatan secara integral, termasuk aspek kehidupan Narapidana. Proses Pemasyarakatan adalah proses gotong royong yang terjalin antara Narapidana, Petugas dan Masyarakat. Oleh sebab itu dalam perspektif HAM dan untuk memberikan “keadilan” perlakuan terhadap Narapidana yang terkena pidana penjara tidak mutlak harus dengan cara-cara kekerasan.

Menurut Salmond, terdapat beberapa karateristik atau ciri dari hak yang di atur oleh hukum yaitu :

1. melekat pada seseorang, orang ini disebut sebagai pemilik hak (the owner of the righ)atau pemegang hak (the subject of it, the person entitled, or the person inherence).

2. seseorang yang terkena oleh hak itu terikat oleh suatu kewajiban (the person bound to) atau subjek dari kewajiban (the subject of duty atau the person of incidence).

3. hak ini mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan bagi pemegang hak, inilah yang merupakan isi suatu hak.

4. melakukan atau tidak melakukan perbuatan tadi berkaitan dengan suatu objek tertentu (object or subject matter of the righ).

5. setiap hak memiliki title atau fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang atas dasar itu hak tersebut melekat pada seseorang.

Dengan demikian fungsi Pidana Penjara, tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial. Pidana Penjara seharusnya merupakan Sistem Pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan yang asasi antara induvidu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi untuk memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak ini seharusnya diperoleh secara otomatis tanpa dengan syarat atau kriteria tertentu, walaupun seseorang dalam kondisi yang di pidana penjara.agar hak narapidana ini dapat terselenggara dengan baik maka sistem penjara yang nota benenya adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana harus dirubah ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapida dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara induvidu dan masyarakat.

ADA APA DENGAN BANGSA INI !!!!

2008-06-29T19:58:00.000-07:00

By.

Yahya.Ahmad.Zein

Indonesia SUDAH memasuki usia yang cukup tua sebagai bangsa yakni ke 62 Tahun, usia yang cukup ujur jika kita kaitkan dengan usia manusia, usia dimana seharusnya dapat membawa bangsa ini kepada tujuan yang di cita-citakan yakni kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan hanya melakukan rutinitas seremonial upacara, panjat pinang, lari karung dll. Usia dimana seharusnya mampu memberikan teladan betapa kedewasaan bangsa ini dalam kejujuran selalu jadi pondasi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

kondisi mental dan moral bangsa Indonesia di usia ke 62 saat ini masih berada dalam titik yang menyedihkan. Korupsi telah menjadi “Penjajahan Model Baru” bangsa Indonesia, merasuk hingga ke segala aspek kehidupan bangsa tidak hanya dalam birokrasi tetapi sampai pada perilaku kehidupan sehari-hari. Jika berbicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, rasanya bagaikan dagelan dalam republik mimpi, karena setiap usaha yang telah dilakukan berakhir “percuma” atau paling-paling terlihat hanya tebang pilih saja.

Berbagai macam Problem bangsa Indonesia Di usianya yang ke 62 ini,mulai dari krisis ekonomi, krisis moral, krisis hukum dan krisis politik yang tak kunjung berakhir perlu ditindaklanjuti seluruh komponen bangsa dengan sikap yang telah di tauladankan oleh para pejuang kemerdekaan yang telah membawa bangsa ini kealam kemerdekaan.dan pengambilan putusan yang tegas, jelas, transparan, dan berani oleh apartat penegak hukum.

Di Usia 62 Tahun ini Indonesia sebagai bangsa yang “besar” ternyata juga masih banyak menyimpan masalah bangsa seperti kemiskinan dan kebodohan. Dengan fakta 36 juta lebih rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan masih banyaknya anak-anak yang berada pada usia sekolah tidak dapat bersekolah karena kemiskinan merupakan tugas besar bangsa ini yang telah di amanatkan konstitusi Indonesia UUD 1945 sejak Indonesia merdeka (Pasal 34 Ayat 1-4).

Pertanyaan bersar yang harus kita jawab dan menjadi renungan untuk semua elemen bangsa indonesia dalam memasuki Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke 62 ini adalah Apakah bangsa ini benar-benar sudah merdeka, jika kemiskinan dan kebodohan masih terus menyelimuti anak bangsa??? semua elemen masyarakat Indonesia seharusnya menjadikan ini sebagai tolak ukur bahwa selama kemiskinan dan kebodohan masih menyelimuti bangsa Indonesia maka selama itu pula esensi kemerdekaan belum kita dapat raih” dan harus terus bejuang memeranggi dan membebaskan bangsa ini dari “penjajahan model baru” tersebut.

Salah satunya dengan pemberantasan korupsi yang telah menyebabkan defisit APBN dan beban pajak serta kenaikan harga bahan-bahan pokok yang membebani rakyat dan menyebabkan rakyat miskin terus bertambah jumlahnya. Korupsi,Kemiskinan dan kebodohan itulah yang menjadi musuh besar bangsa Indonesia di usianya yang cukup ujur.

Pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu dan diskriminatif serta berlaku bagi semua orang adalah jawaban yang dinantikan rakyat Indonesia, sudah seharusnya aparat penegak hukum harus berani mengadakan "gebrakan" menyatakan perang terhadap korupsi dengan konsekuensi harus berhadapan dengan teman seperjuangan, pendukung, dan sahabatnya sendiri, karena itulah konsekuensi dari perjuangan jika ingin membawa bangsa ini “Merdeka” dari “penjajahan bentuk baru”.

KEPUTUSAN Presiden No 11/2005 tentang pembentukan TPK (Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui Undang-Undang No 30/2002 seharusnya menjadikan inspirasi dan momentum untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia adalah bangsa yang besar dan serius memerangi korupsi yang menjadi salah satu kendala mengapa kita masih menjadi Negara yang “layu sebelum berkembang”.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption) Tahun 2003 melalui UU No 7 Tahun 2006. UU ini disahkan pada tanggal 18 April 2006. Dengan ratifikasi ini, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mendapatkan “suntikan” kekuatan baru. Kekuatan yang sejatinya semakin memperkuat daya dobrak di tengah kelihaian para koruptor bersembunyi di balik hukum yang tidak tegas.

Sudah seharusnya memberantas korupsi diperlukan aparat penegak hukum yang khusus dilatih untuk membongkar tindak pidana korupsi yang biasanya melibatkan juga tindak pidana pencucian uang (money laundering), pembobolan bank, mark-up, sogok, suap, pungli, conflict of interest, penghilangan bukti, pemalsuan tanda tangan dan lain-lain. Tindak pidana korupsi ini begitu kompleks sehingga diperlukan penanganan khusus oleh aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan professional. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, penuntutan para koruptor ini akan member harapan kepada agenda reformasi dalam bidang penegakan hukum yang mutlak diperlukan, mengingat komplikasi perkara korupsi dan oleh karena itu memerlukan keahlian khusus dalam membongkar kejahatan kerah putih ini (white collar crime).

Akhir tulisan ini ada baiknya kita simak kesimpulan buku Confronting Corruption; The Elements of National Integrity System karya Jeremy Pope (2000) ditegaskan bahwa combating corruption is not an end in itself; it is not a blinkered crusade to right all the wrongs of the world. Rather, the struggle against malfeasance is part of the broader goal of creating more effective, fair and efficient government (pemberantasan korupsi bukanlah tujuan akhir. Pemberantasan korupsi bukanlah peperangan suci untuk melenyapkan semua kejahatan di dunia. Lebih dari itu, pemberantasan korupsi adalah perjuangan melawan kejahatan jabatan, dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, adil dan efisien). Di usia ke 62 Tahun Republik tercinta ini Mari kita renungkan kembali pernyataan ini sebagai upaya sadar membangun komitmen nasional pemberantasan korupsi yang tidak saja dapat menghantarkan Indonesia bermartabat di mata internasional tetapi juga memiliki harga diri di hadapan anak-anak bangsanya sendiri dan demi kesejahteraan masyarakat di bumi pertiwi Indonesia…

JAYALAH BANGSAKU…JAYALAH INDONESIA KU…

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN !!!!

2008-06-29T19:44:00.000-07:00

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN !!!!
By.
Yahya.Ahmad.Zein

Sebagaimana kita ketahui di Tarakan beberapa hari terakhir ini sedang di hebohkan oleh adanya konsumen yang membeli produk yang notabenenya sudah tidak layak lagi di perdagangkan, hal ini kemudian menimbulkan berbagai macam spekulasi dari masyarakat khususnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan perlindungan konsumen di Kota Tarakan dari pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, istilah konsumen diartikan, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Untuk pengertian perlindungan konsumen sendiri, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
Sebagaimana pengertian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, maka yang menjadi objek dari konsumen adalah barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 1 angka 4, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.
Barang merupakan hasil produksi dari produsen atau pengusaha, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 kepada pihak yang memproduksi barang ini disebut dengan pelaku usaha. Pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Rumusan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha mempunyai pengertian yang luas bahwa tidak hanya para produsen pabrik yang harus menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan penawaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.( Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Kosumen)
Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kekuatan hukum bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang sama dengan pelaku usaha, karena sebelum ditetapkannya undang-undang ini kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.
Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pada huruf a bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa. Artinya bahwa setiap konsumen itu punya hak-hak yang sepatutnya ia dapatkan dari suatu barang/jasa yang dikonsumsinya.
Salah satu hak yang diutamakan dalam konsumen adalah hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang-barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, bahwa hak untuk itu adalah hak pokok dari konsumen, dan hal yang demikian diatur dalam Bab III Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 huruf b.
Sedangkan dalam Pasal 4 huruf c ditegaskan bahwa konsumen punya hak atas informasi barang yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang dibelinya. Ketentuan ini dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 7 huruf a bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, kemudian dilanjutkan dengan huruf b, bahwa kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Jadi antara kepentingan konsumen berhadapan dengan kewajiban dari pelaku usaha.
Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ataujasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang yang dikendakinya bersadarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.
Berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan pasal 45 UU Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan mengunakan mekanisme :

Konsumen dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum.
penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.
penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
apabila telah dipilih penyelesaian di luar pengadilan,gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan tersebut tidak berhasil.

Untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan pemerintah seharusnya membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II sebagaimana amanat pasal 49 UU No.8 Tahun 1999 sedangkan berkaitan dengan mekanisme hukum pidana maka penuntutan secara pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya, diamana penyidikannya dapat dilakukan leh kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Pidana.
Semoga Bermanfaat..............................

IMPLEMENTASI KONSEP ORGANISASI ABAD 21 PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF PP NO.41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2008-06-29T18:45:00.000-07:00

Yahya.Ahmad.Zein

Perkembangan konsep organisasi secara umum sebagaimana dikemukakan tidak serta merta diberlakukan pada organisasi pemerintahan khususnya organisasi pemerintahan daerah. menurut Kuhn (1976) organisasi pemerintah disusun atas enam asumsi sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organisasi formal yang kompleks ;

2. Pemerintah melingkupi seluruh masyarakat ;

3. Pemerintah secara potensial mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas dalam menentukan perihal keputusan dan pengaruh yang ditimbulkannya ;

4. Afiliasi keanggotaan oleh individu (warganegara) diakui secara otomatis melalui kelahiran dan diakhiri karena kematian ;

5. Pemerintah menjalankan monopoli di dalam pengunaan kekuasaan atau delegasinya atasnya ;

6. Terdapat banyak pendukung pemerintah yang mempunyai tujuan bertentangan sehingga harus dipenuhi oleh kegiatan pemerintah dan memberikan setiap kepentingan yang berbeda cara pemecahannya yang berbeda, apabila berbagai konflik tidak dapat diatasi melalui komunikasi dan transaksi.

Kuhn (1976) selanjutnya mengemukakan bahwa berdasarkan keenam asumsi tersebut organisasi pemerintah dapat dibagi menjadi lima (5) tipe yaitu : Tipe organisasi kerjasama, Tipe organisasi pencari keuntungan, Tipe organisasi pelayanan, Tipe organisasi penekan, Tipe organisasi kombinasi.

Jika kita kaitkan dengan konteks organisasi perangkat daerah seiring dengan di tetapkannya PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dapat di gambarkan karakteristik umum organisasi perangkat pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing (self renewing system) ;

2. Ada kaitan langsung antara visi,misi dengan bentuk dan susunan organisasi (mission and rule driven organization) ;

3. Memiliki ukuran kinerja yang jelas dan terukur ;

4. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga unsur pelaksana (teknis maupun kewilayahan) perlu memperoleh perhatian lebih besar-baik dari segi kewenangan,personil,logistik maupun anggaran ;

5. Orientasi organisasi bergeser dari arah struktural ke fungsional dan dari berbasis kewenangan kepada berbasis kompetensi ;

6. Sistem hirarki menjadi lebih longgar serta rentang kendali ,menjadi tidak beraturan, sehingga pengembangan karir pegawai secara struktural menjadi tidak pasti.

seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menyusun organisasinya sesuai dengan ketentuan PP tersebut yaitu :

1. Berdasarkan kepada kewenangan pemerintah yang diberikan dan dimiliki oleh daerah ;

2. Sesuai karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;

3. Sesuai kemampuan keuangan daerah ;

4. Sesuai ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang dimiliki daerah ;

Sebagaiman ketentuan pasal 51 PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Selama ini sebelum PP No.41 Tahun 2007 di berlakukan, ditengarai adanya gejala-gejala umum yang kurang menguntungkan antara lain :

1. Pemerintah daerah cenderung membuat organisasi yang besar sehingga tidak efektif dan efisien ;

2. Membuat organisasi untuk menempatkan orang, bukan sebaliknya sehingga organisasinya menjadi gemuk dan tidak berorientasi pada visi dan misi pemerintah daerah ;

3. Pola mutasi dan rotasi yang tidak jelas sehingga tidak ada kepastian karier bagi pegawai negeri sipil ;

4. Kecenderungan adanya politisasi dalam pengisian jabatan-jabatan publik.

Hal tersebut diatas apabila dibiarkan akan merugikan kepentingan masyarakat luas karena sebagian besar dana publik yang di kumpulkan dari pajak, retribusi dan perolehan dari pemanfaatan sumber daya alam milik bangsa sebagian besar habis untuk kepentingan birokrasi. Daerah bersangkutan akan jalan ditempat atau bahkan mengalami kemunduran, berdasarkan kecenderungan-kecenderungan tersebut diatas Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan PP No.41 Tahun 2007 sebagai penganti PP No.8 Tahun 2003, inti dari PP No.41 Tahun 2007 ini adalah :

1. Memberikan kriteria dan tolak ukur pembentukkan organisasi pemerintah daerah berdasarkan parameter yang relatif lebih objektif ;

2. Membatasi jumlah dan jenis organisasi perangkat daerah secara detail dan ketat.

Tentu saja dengan di berlakukannya PP No.41 Tahun 2007 ini membawa dampak dalam pengimplementasiannya di daerah, antara lain semakin berkurangnya jumlah dan jenis organisasi perangkat daerah yang sudah ada, yang pada gilirannya akan menguranggi jumlah dan jenjang jabatan eselonering yang ada, untuk mengantisipasi dampak yang timbul dapat di lakukan beberapa hal :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi PNS yang mengarah kepada pembentukan kompetensi individual ;

2. Mengembangkan berbagai jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian sesuai dengan kompetensi yang dimliki pegawai bersangkutan ;

3. Memberikan penghargaan yang setara antara jabatan fungsional dan struktural sehingga PNS tertarik untuk memangku jabatan fungsional ;

4. Memberikan PNS yang sudah berusia 56 tahun dengan hak pensiun sehingga proses kaderisasi dan regenerasi dapat berjalan dengan baik dan lancar ;

5. Menyiapkan PNS yang berusia 54 tahun dengan pendidikan dan pelatihan teknis yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk bekal menghadapi pensiun ;

6. Bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya terutama yang baru dibentuk untuk detasering PNS dalam rangka program pendampingan ;

7. Bekerjasama dengan pihak swasta mengenai kemungkinan penyaluran tenaga PNS dengan kualifikasi teknis tertentu bekerja disektor swasta.

DAPATKAN SEGERA BUKU INI

2008-06-29T18:34:00.000-07:00

Hanya Dengan : Rp.35.000,00

Info Pemesanan : HP. 085950075044/E-Mail :yahyazein@yahoo.com

2008-06-26T19:46:00.000-07:00

DIMENSI MORAL WAKIL RAKYAT
By
Yahya.Ahmad.Zein

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses percaturan Politik kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah yang ada tida hanya berkaitan dengan hukum dan keadilan akan tetapi sudah memasuki tataran moral dan etika, Kasus heboh yang menimpa wakil rakyat “YZ” bukan lagi sekadar masalah teknis-prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.Tetapi lebih jauh, masalah yang terjadi dalam lembaga wakil rakyat adalah seputar bagaimana “mempersiapkan” moral wakil rakyat.

Moralitas dan "fatsoen" atau sopan santun politik hilang tak berbekas seperti disambar kilat. Orasi-orasi gombal di zaman pemilu dijilat kembalii dan dengan rekayasa yang tidak bermoral dan tanpa sopan santun politik semua kaidah demokrasi dijungkirbalikkan. Dan ketika titik-titik apii terselubung dapat kesempatan disiram bensin dengan berbagai isu-isu akhir-akhir ini, para politikus bermoral picisan dan seperti tidak tahu sopan santun menggunakan nama rakyat dalam melegitimasi perbuatan-perbuatan yang notabene nya adalah kepentingan pribadi , tetapi kemudian mulai dialihkan dan diarahkan, seolah-olah tidak terlepas dari kepentngan rakyat.
Orang acapkali bertanya dan mengharapkan kapan semua ini akan berakhir. Apakah para politikus yang seolah-olah “tidak bermoral” dan apakah negarawan-negarawan yang “sok bermoral”, masih mau ikut terus menipu rakyat. Itulah sebabnya Anonymous pernah menulis bahwa "Politicians are like diapers. They should both be changed frequently and for the same reason". Memang, apa yang mau diharapkan dari moralitas politisi, kalau mekanisme control internal sudah tidak bergigi lagi.

Proses menuju demokrasi secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru bebangsa dan bernegara bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan moral politik merupakan permasalahan riil bangsa ini. Di sisi lain, proses tersebut juga menuntut negara dan masyakarat untuk “menanggulangi” distorsi moral politisi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistim politik Indonesia.
Di negara kita tercinta ini ternyata keluhan publik tentang moral wakil-wakilnya belum memperoleh perhatian wakil rakyat, belum ada mekanisme yang tersedia untuk menampungnya,kecuali dengan demontrasi. Publik yang umumnya masyarakat cilik itu tidak mengetahui kemana atau kepada siapa bisa mengeluh dan bagaimana caranya menyampaikan keluhannya karena sudah sulit untuk menemukan orang yang dapat di percaya; ujung-ujungnya mereka hanya diam meskipun hak-haknya diabaikan oleh wakilnya. Masyarakat cilik yang awam dan miskin yang diam itu sering disebut “sufferers in silence” atau penderita yang diam karena tidak tahu harus berbuat apa.

Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang “sakral” di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Sedangkan persoalan dan perkara hukum menjadi komoditinya dan keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya Petualang-petualang politik yang tidak jelas asal usulnya, berseliweran di gedung wakil rakyat, entah berapa banyak jumlahnya politikus yang ber masalah dengan “moralnya” biarlah waktu yang menjawab dan Membongkarnya.
Apa yang dikatakan oleh Franklin Roosevelt tentang seorang diktator bahwa "He may be a son of a bitch. But he is our our son of a bitch". Para politisi yang senang berbohong asal tidak tertangkap basah, para negarawan yang tidak berhati dermawan dan para birokrat yang senang berKKN, kiranya sadar bahwa sudah waktunya ada moral dan "fatsoen" (sopan santun) dalam berpolitik. Semoga para politisi bermoral dan santun meskipun dalam jumlah kecil dewasa ini, tetap terpanggil akan gejolak hati nuraninya, semua hendaknya benar-benar sadar, seperti dikatakan Mahatma Gandhi bahwa "The things that will destroy us are: politics without principle, pleasure without conscience, wealth without work, knowledge without character, business without morality, science without humanity, and worship without sacrifice".

Hal-Hal yang akan menghancurkan kita adalah: politik tanpa prinsip, kesenangan tanpa suara hati, kekayaan tanpa pekerjaan, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa kesusilaan, ilmu pengetahuan tanpa ras manusia, dan memuja tanpa pengorbanan"Tidaklah berkelebihan kalau dikatakan lagi bahwa politik tanpa moral dan "fatsoen" atau etika akan cendrung menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat.

Mengakhiri tulisan ini ada baiknya kita renungkan tulisan Robert M. Pirsing Zen pernah menulis bahwa "When people are fanatically dedicated to political or religious faiths or any other kinds of dogmas or goals, it's always because these dogmas or goals are in doubt". "Rumah Sakit Gila" ini terus diawasi oleh kekuatan besar yang telanjang. Dan Sang Raja, seperti dituturkan di dunia Barat, berkuda keliling tanpa busana, dan semua kawula tunduk dengan perasaan malu dan gemas, dan Raja mengira mereka menghormati Raja, padahal mereka tunduk karena tidak sanggup melihat ketelanjangan Raja.

AWAS TERTIPU DI PILKADA LANGSUNG

2008-06-26T19:02:00.000-07:00

by
Yahya.Ahmad.Zein

Sudah sering dikemukakan adanya argumen bahwa untuk melaksanakan sistem pemilihan langsung itu, dibutuhkan persiapan sosial. Misalnya, dipersoalkan sejauhmana rakyat Indonesia di seluruh tanah air benar-benar siap, mengingat tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kohesi sosial yang dianggap masih sangat rentan, dan budaya perbedaan yang belum berkembang serta panatisme figur yang berlebihan.

Penerapan sistem pemilihan langsung dikhawatirkan justru akan memicu disintegrasi sosial yang luas. Argumen seperti ini jelas sangat merendahkan dan tidak menghargai rakyat sendiri yang sebenarnya justru merupakan pemegang kedaulatan yang tertinggi. Sejak dulu, argumen seperti juga sering dipakai oleh elite politik untuk ”memanfaatkan” rakyat dalam pemilihan umum secara langsung. Sungguh kasihan rakyat kita yang terus menerus berada dalam akal-akalan demi kepentingan politik tertentu, meskipun kita telah merdeka lebih dari setengah abad.

Semua argumen sosio-kultural yang bernada pesimistis seperti ini pada pokoknya mendasarkan diri pada asumsi yang sangat negatif. Rakyat selalu diasumsikan tidak mampu bersikap demokratis dan dapat di ”manfaatkan” dengan money politik dan membarikan janji-janji romantisme bak Romi dan Juliet .

Selama ini, sikap negatif seperti inilah yang selalu dikembangkan, sehingga ide-ide dalam pemilihan umum langsung dimana rakyat sebenarnya dapat menentukan pemimpin sesuai hati nuraninya tenyata selalu gagal diterapkan dalam praktek. Padahal, Pemilu langsung ini sebenarnya dapat dikatakan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih tokoh-tokoh yang memang dapat memperjuangkan aspirasinya. Karena itu, dalam rangka menyongsong PILGUB Kal-Tim dan PILWALI Tarakan yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, sikap negatif seperti itu harus diubah menjadi positif. Jika selalu dapat ”dimanfaatkan” oleh kepentingan sesaat elite politik, maka kita tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi nurani kita untuk belajar memilih dengan jujur.

Pesimisme sosio-kultural ini juga diperkuat oleh ketakutan bahwa pemilihan langsung itu akan meningkatkan suhu konflik dalam masyarakat, baik di kota-kota maupun terutama di desa-desa sebagai akibat persaingan untuk menokohkan calon-calon yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Apalagi, sebagian besar masyarakat kita hidup di daerah yang sangat luas dan bahkan banyak di antaranya yang berada dalam ketidak pahaman sehingga mudah dimanipulasikan oleh elite. Terhadap kondisi seperti ini sudah saatnya rakyat bersatu untuk sepakat tidak tertipu lagi dalam PILGUB dan PILWALI mendatang oleh elite politik yang selalu menawarkan berbagaimacam hal untuk agenda kepentingannya.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian masyarakat agar tidak ”tertipu” dalam Pilkada langsung adalah bahwa akan terjadinya persaingan yang keras dan tajam, dan tidak tertutup kemungkinan terjadi persaingan yang tidak sehat antarparpol, maka diyakini akan terlihat berbagai akrobat politik saling menjatuhkan di antara parpol peserta pemilu. Bahkan, sebenarnya rakyat akan menjadi sasaran politik tidak sehat itu. Untuk itu pula, dapat dikatakan setiap masyarakat politik, parpol, mempunyai 'musuh' dalam selimut, yakni para warga politik itu sendiri yang hidup bukan demi masyarakat seluruhnya, melainkan menunggangi dan mengibuli masyarakat lewat argumen-argumen politik demi keuntungan dirinya dan kelompoknya. Karena itulah dalam politik selalu terjadi persaingan yang tidak sehat sebagaimana ibarat masyarakat serigala yang dipaparkan oleh filosof Thomas Hobbes lewat adagiumnya, homo homini lupus. Atau persaingan dalam masyarakat politik itu masih seperti layaknya binatang berjuang dan menggunakan instrumen konflik untuk mempertahankan eksistensinya. Sebagaimana dilukiskan sang naturalis Charles Darwin.

Akhirnya semoga Pemilu akan menjadi sebuah pesta demokrasi yang sesungguhnya tatkala semuanya berlangsung penuh etika yang bermuatan nilai nurani dan norma-norma dalam berdemokrasi, sehingga semua elemen masyarakat Kal-Tim dan Kota Tarakan khususnya tidak tertipu dan mampu memilih calon pemimpinnya sesuai dengan hati nurani.

POLITIK DAN KEJAHATAN TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK

2008-06-25T22:18:00.000-07:00

by
Yahya.Ahmad.Zein

Ternyata memang ada benarnya apa yg dikatakan seorang teman bahwasannya manajemen politik di negara ini rada-rada aneh,entah apa karena para politisinya yang aneh atau memang sengaja dibuat aneh-aneh.Kenapa demikian?? Selama ini banyak terjadi realitas kesenjangan yang menimpa masyarakat Indonesia padahal mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia kurang mengerti mengapa ini semua terjadi. Pengagguran, PHK masal, kerusuhan, kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit. Pemerintah dalam hal ini kurang tanggap dalam mengantisifasi berbagai kesenjangan selama ini dan pemerintah dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya realitas kesenjangan tersebut.

Hal ini sama seperti yang dikatakan Luwarso (1999 : 23) , Peluruhan kebijakan politik pemerintah yang ternyata tidak konsisten dalam menjalankan dan mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri hingga terjadilah kesenjangan yang makin lebar antara cita-cita sosial, ekonomi, hukum dan budaya serta realitas faktual.

Penciptaan kesenjangan makin dipercepat oleh ulah politik penguasa yang berkolusi untuk berkorupsi bersama dengan kepentingan kroni-kroninya ((nepotisme), bahwa ada benarnya pernyataan “ kekuasaan ternyata hanya beredar dikalangan elit politiknya saja, bermusyawarah untuk bagi-bagi kekuasaan di kalangan mereka sendiri dengan menyatakan diri sebagai wakil rakyat tetapi mengabaikan kepentingan rakyatnya sendiri, akibatnya kehidupan kemanusiaan kita terkoyak-koyak oleh konflik berkepanjangan dan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa.

Saat ini kita tak dapat menutup mata terhadap realitas kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengangguran dimana-mana, Rakyat miskin semakin bertambah, konflik sosial politik yang berbau SARA mengancam kehidupan masyarakat, sedangkan para pejabat negara, konglomerat dan politisi busuk, bermain dalam keadaan yang memprihatinkan ini hanya untuk kepentingan ekonomi mereka masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan kesenjangan terpadu agar dapat mencuri kesempatan dalam kesempitan.

Bagaimana mungkin kita yang mengaku berakal sehat tidak dirisaukan melihat negara yang kaya dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia ternyata banyak rakyatnya sengsara lahir bathin, Semua ini sesungguhnya berkaitan dengan soal manajemen politik negara. Kita tidak bisa membiarkan perjalanan bangsa ke depan tanpa dasar pijakan yang kuat terhadap pembelaaan nasib rakyat miskin yang selama ini terpinggirkan oleh politik kekuasaan alitenya.

Melihat kondisi yang memuakkan seperti ini mungkin ada baiknya kita coba membuka wacana : bahwa prilaku politik yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat, adalah kejahatan terhadap kepentingan publik , Sebagai sebuah terminologi, kejahatan terhadap kepentingan publik (crimes against public interest) tidak popular dalam literatur hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap kepentingan publik juga tidak dikenal sebagai satu kategori dari jenis kejahatan dalam hukum pidana nasional. Terdapat dua kata kunci yang patut digarisbawahi dalam konsep kejahatan terhadap kepentingan publik, yakni kejahatan (crime) dan kepentingan publik (public interest).

Secara sederhana, kejahatan diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang melanggar moral dan hukum yang berlaku. Lebih spesifik lagi adalah pelanggaran terhadap hukum pidana.[1] Sedangkan, kepentingan publik secara harafiah dapat diartikan sebagai hal ikhwal yang dikaitkan dengan urusan, tatanan, harkat martabat, dan hajat hidup orang banyak[2]. Sehingga kejahatan terhadap kepentingan publik dapat dimengerti sebagai tindakan melanggar hukum yang merugikan kepentingan orang banyak dan menyerang martabat publik secara luas.3 Kejahatan terhadap kepentingan publik memiliki watak sebagai bidang hukum yang fungsional. Hal tersebut berarti bahwa kejahatan terhadap kepentingan publik merupakan potongan bidang-bidang hukum klasik dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang khusus.

Rumusan-rumusan pasal dalam kejahatan terhadap kepentingan publik mempunyai beragam karakter.Konsekuensinya selain terdapat dimensi penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana, tetapi juga dilaksanakan melalui sarana kebijakan negara lainnya, seperti hukum administrasi dan mekanisme spesifik sektoral lainnya, termasuk penyelesaian sengketa secara perdata. Selain itu, dalam kerangka penegakan hukumnya kejahatan ini cenderung berhimpitan dengan penegakan hukum administrasi, khususnya berkenaan dengan konteks sanksi-sanksinya. Karakter sanksi administrasi umumnya bersifat reparatif, sedangkan konsep sanksi dalam hukum pidana cenderung retributif.

Karakteristik kejahatan terhadap kepentingan publik secara spesifik dapat dilihat dari sifat dan pelaku tindak kejahatannya. Dari sisi sifat kejahatannya, daya rusak kejahatan terhadap kepentingan publik biasanya memiliki efek yang luas dan besar. Aspek ini mencakup segi kualitas kejahatannya yang menggunakan modus operandi yang kompleks maupun dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan otoritas hukum, politik, ekonomi, dan profesi. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang sifatnya individual maupun yang bersifat massif dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu dari aspek pelakunya, kejahatan terhadap kepentingan publik dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi serta akses terhadap teknologi atau pengetahuan tertentu. Tindak kejahatan yang berhimpitan dengan kekuasaan politik biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat publik (crimes commited by public officers). Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan dan motif ekonomi biasanya dilakukan oleh korporasi maupun oleh individu yang memiliki akses khusus serta terbatas. Kejahatan lainnya dilakukan oleh kaum profesional yang memiliki kompetensi spesifik (kejahatan profesi).

Melihat karakteristik kejahatan terhadap kepentingan publik tersebut maka dalam konteks ini partai politik sebagai salah satu elemen yang mempunyai kekuasaan politik apabila melakukan kebijakan-kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan partai dan golongan tertentu saja,maka sangat berpotensi sekali melakukan kejahatan terhadap kepentingan publik ini. Sebenarnya, konsep kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan publik tersebut secara tersebar telah mewacana dalam diskursus hukum nasional. Disiplin kriminologi mengenalkan konsep kejahatan kerah putih (white collar crime) sebagai sebuah kejahatan non-konvensional serta memiliki dampak kerugian yang luar biasa. Sebelumnya kejahatan-kejahatan yang tidak dikenal dalam kodifikasi hukum pidana nasional disebut sebagai hukum pidana khusus (delik korupsi dan delik ekonomi). Hukum pidana khusus ini dipahami sebagai pertumbuhan hukum yang mengikuti perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam literatur hukum pidana nasional, kejahatan-kejahatan yang diformulasikan secara tersebar dalam berbagai undang-undang di luar KUHP semakin mengalami perkembangan, seperti : kejahatan lingkungan, kejahatan konsumen dan persaingan curang, kejahatan pencucian uang. Perkembangan selanjutnya disiplin ilmu sosial mulai mengenalkan konsep good governance dan good corporate governance yang sedikit banyak mendorong sistem institusional pemerintahan dan swasta untuk berlaku secara fair dalam menjalankan misinya serta responsif terhadap perkembangan sosial. Konsep tersebut secara faktual menegaskan bahwa institusi pemerintahan dan sektor bisnis/ swasta adalah subyek yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang dan tindak kejahatan dalam konteks jabatannya, karena kekuatan tawar politik dan ekonomi yang besar dan kuat. Selain itu, sistem organisasional dari institusi-institusi tersebut berpeluang pula untuk melindungi kejahatan-kejahatan yang dilakukan.

Dengan demikian sudah saatnya pengembangan konsep kejahatan terhadap kepentingan publik dilakukan dalam rangka menguatkan sistem hukum pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang memiliki modus operandi yang kompleks dan canggih serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial yang tinggi.

[1] Crime dalam Black’s Law Dictionary didefinisikan sebagai : a positive or negative act in violation of penal law.

[2] Wikipedia memberi batasan definisi public interest : Public interest can also mean more generally what is considered beneficial to the public

MASIH BANYAK KORUPTOR!!

2008-06-25T22:14:00.000-07:00

MASIH BANYAK KORUPTOR!!
by
Yahya.Ahmad.Zein

Indonesia baru saja dikejutkan oleh “skandal penyuapan oleh A rtalita.S“ kepada beberapa pejabat Kejaksaan.. Terlepas banyaknya pengelakan terhadap pernyatakan Rokhmin tersebut satu hal yang sangat dirindukan semua elemen bangsa ini adalah adanya pemimpin yang mampu memberikan teladan betapa kejujuran selalu jadi pondasi seluruh elemen masyarakat Indonesia, setinggi apapun ia berada dalam suatu jabatan negara.

kondisi mental dan moral bangsa Indonesia mungkin saat ini masih berada dalam titik yang menyedihkan. Korupsi telah menjadi “Penjajahan Model Baru” bangsa Indonesia , merasuk hingga ke segala aspek kehidupan bangsa tidak hanya dalam birokrasi tetapi sampai pada perilaku kehidupan sehari-hari.

Jika berbicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia , rasanya bagaikan menggapai mimpi, karena setiap usaha yang telah dilakukan berakhir percuma atau paling hanya bertahan seumur jagung.

Korupsi di Indonesia sudah di anggap sebagai lahan/ jalan masuk bagi seseorang dalam hidupnya untuk mengubah nasib. Malahan sudah lumrah bila pada saat sekarang ini, banyak terdapat istilah-istilah uang pelicin, tanda terima kasih, komisi, pemungutan liar dan lain sebagainya yang sudah dianggap “halal”.

PERNYATAAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedih melihat peringkat RI menurut Transparency International sebagai salah satu negara terkorup di dunia, khususnya di urutan terbawah dari 146 negara terkorup di dunia, dan niatnya menaikkan peringkat RI di bawah urutan ke-100 perlu ditindaklanjuti dengan sikap dan pengambilan putusan yang tegas, jelas, transparan, dan berani oleh apartat penegak hukum.

Indonesia sebagai negara yang termasuk koruptif ternyata masih banyak menyimpan masalah bangsa seperti kemiskinan dan kebodohan. Dengan fakta 36 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, ini menjadi tugas besar bangsa ini yang notabenenya tugas kita semua sebagai elemen masyarakat Indonesia untuk memeranggi ini dan membebaskan bangsa ini dari “penjajahan bentuk baru”. Salah satunya dengan pemberantasan korupsi yang telah menyebabkan defisit APBN dan beban pajak serta kenaikan harga bahan-bahan pokok yang membebani rakyat. Korupsi,Kemiskinan dan kebodohan itulah yang menjadi musuh besar bangsa Indonesia saat ini.

Pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu atau tebang pilih dan diskriminatif serta berlaku bagi semua orang adalah jawaban yang dinantikan rakyat Indonesia, sudah seharusnya aparat penegak hukum harus berani mengadakan "gebrakan" menyatakan perang terhadap korupsi dengan konsekuensi harus berhadapan dengan teman seperjuangan, pendukung, dan sahabatnya sendiri, karena itulah konsekuensi dari perjuangan jika ingin membawa bangsa ini “Merdeka” dari “penjajahan bentuk baru”.

Pengakuan dari mantan menteri kelautan dan perikanan serta pengakuan dari Amin Rais seharusnya menjadikan inspirasi dan momentum untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia adalah bangsa yang besar dan serius memerangi korupsi yang menjadi salah satu kendala mengapa kita masih menjadi Negara yang “layu sebelum berkembang”.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption) Tahun 2003 melalui UU No 7 Tahun 2006. UU ini disahkan pada tanggal 18 April 2006 . Dengan ratifikasi ini, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mendapatkan “suntikan” kekuatan baru. Kekuatan yang sejatinya semakin memperkuat daya dobrak di tengah kelihaian para koruptor bersembunyi di balik hukum yang tidak tegas.

Sudah seharusnya memberantas korupsi diperlukan aparat penegak hukum yang khusus dilatih untuk membongkar tindak pidana korupsi yang biasanya melibatkan juga tindak pidana pencucian uang (money laundering), pembobolan bank, mark-up, sogok, suap, pungli, conflict of interest, penghilangan bukti, pemalsuan tanda tangan dan lain-lain. Tindak pidana korupsi ini begitu kompleks sehingga diperlukan penanganan khusus oleh aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan professional. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, penuntutan para koruptor ini akan memberikan harapan kepada agenda reformasi dalam bidang penegakan hukum yang mutlak diperlukan, mengingat komplikasi perkara korupsi dan oleh karena itu memerlukan keahlian khusus dalam membongkar kejahatan kerah putih ini (white collor crime).

Akhir tulisan ini ada baiknya kita simak kesimpulan buku Confronting Corruption; The Elements of National Integrity System karya Jeremy Pope (2000) ditegaskan bahwa combating corruption is not an end in itself; it is not a blinkered crusade to right all the wrongs of the world. Rather, the struggle against malfeasance is part of the broader goal of creating more effective, fair and efficient government (pemberantasan korupsi bukanlah tujuan akhir. Pemberantasan korupsi bukanlah peperangan suci untuk melenyapkan semua kejahatan di dunia. Lebih dari itu, pemberantasan korupsi adalah perjuangan melawan kejahatan jabatan, dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, adil dan efisien). Mari kita renungkan kembali pernyataan ini sebagai upaya sadar membangun komitmen nasional pemberantasan korupsi yang tidak saja dapat menghantarkan Indonesia
bermartabat di mata internasional tetapi juga memiliki harga diri di hadapan anak-anak bangsanya sendiri dan demi kesejahteraan masyarakat di bumi pertiwi Indonesia ..… Semoga

KONTRAK STANDAR/ BAKU PENGEMBANG PERUMAHAN (DEVELOPER) SERTA IMPLIKASINYA PADA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

2008-06-25T21:40:00.000-07:00

By.

Yahya.Ahmad.Zein

Standar/ baku Pengembang Perumahan (developer) mengandung masalah-masalah yang terdapat di dalam masyarakat (konsumen) dengan berbagai macam bentuk, antara lain:

Perjanjian baku sepihak, yaitu sebagian isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat itu ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat di bandingkan pihak debitur, atau pihak yang lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kollektif.
Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya di tentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah di sediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan yang bersangkutan.

Di sini terlihat sifat konvektif dan massal dari perjanjian baku. Perjanjian massal ini diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara debitur yang satu dengan yang lain.
Sehubungan dengan sifat massal perjanjian baku, Anson ( Mariam Darus, 1981:23) menyatakan jika debitur menyetujui salah satu syarat-syaratnya, maka debitur hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi sama sekali tidak ada.

Berbeda dengan negara kapitalis, penerapan kontrak standar di Indonesia mencerminkan jiwa nasionalisme bangsanya. Selai itu negara ikut melindungi warganya, bukan hanya pengusahanya melainkan juga konsumennya melalui perundang-undangan dan lembaga peradilan. Kontrak standar yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Adapun persetujuan yang dimaksud dengan di buat secara sah ialah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, keduanya adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.
Namun dalam hubungan ini, berdasarkan Pasal 1339 KUHperdata suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian setiap perjanjian, diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan, (Subekti, 1984:39)

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.
Pengertian klausula baku berdasarkan Pasal 1 angka (10) UUPK, yaitu: setiap aturan atau ketentuan dari syarat-syarat yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sudaryatmo (1999: 93), menuliskan secara sederhana perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Syarat perjanjian baku Pengembang Perumahan (developer) yang sangat menonjol yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam implikasinya terhadap asas kebebasan berkontrak adalah yang berkaitan dengan “pembatasan pertanggungjawaban” dari kreditur. Karena syarat ini tidak mencerminkan aspirasi kepentingan debitur, tapi hanya kepentingan kreditur.
Pihak yang banyak dirugikan dengan klausula pembatasan pertanggungjawaban pelaku usaha adalah konsumen, yaitu pemakai terakhir dari barang dan jasa. Konsumen sebagai pemakai terakhir dari barang dan jasa, mempunyai kedudukan yang tidak berdaya menghadapi perjanjian baku yang disodorkan pengusaha.

Klausula Kontrak Standar Pengembang Perumahan (developer) yang dapat merugikan kepentingan Konsumen

Tidak dapat di pungkiri, sekarang banyak kasus perumahan terjadi di masyarakat, yang merugikan pihak konsumen. Misalnya sudah membayar panjar, tetapi realisasi pembangunan sudah bertahun-tahun tak kunjung datang. Malahan ada sementara pengembang hanya memperlihatkan gambar perumahan. Artinya, baru memperlihatkan gambar perumahan, sudah bisa mengeruk uang calon pembeli atau konsumen. Setelah didesak oleh konsumen, ternyata lahan pun belum ada.

Di samping itu pihak konsumen juga tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perumahan, terutama bila diperhadapkan pada kontrak standar, yang mana kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha kadang tidak bisa dipenuhi pada saat perjanjian sementara berjalan. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya, lebih celaka lagi, justru yang banyak tertimpa kasus-kasus ini adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
Berbagai praktek dalam pembangunan dan pemasaran perumahan, Klausula Kontrak Standar

Pengembang Perumahan (developer) yang dapat merugikan kepentingan Konsumen, antara lain:
1. Penjualan kapling siap bangun yang tidak begitu dipahami konsumen
2. Menjual rumah tanpa ijin
3. Sertifikat yang tidak jelas
4. realisasi fasilitas sosial dan fasilitas umum
5. Iklan yang tidak sesuai dengan realisasi
6. Jasa profesional notaris
7. Pihak perbankan yang cenderung berpihak kepada developer

Akibat dari hal tersebut di atas, maka pengaduan konsumen perumahan kian meningkat karena trik-trik pemasaran yang dipergunakan pengembang seringkali cenderung manipulatif dan potensial menjadi jebakan. Karena itu konsumen harus mengetahui jenis-jenis trik pengembang guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak di inginkan. Trik-trik tersebut biasanya terungkap setelah ada pengaduan konsumen melalui surat atau media massa.
Ada beberapa trik yang diterapkan pengembang. Misalnya penawaran perumahan dengan tema lingkungan, padahal konsep yang digembar gemborkan itu hanya digunakan sebagai Marketing gimmic. Tetapi agar konsep tersebut tidak di anggap sekedar trik pasar, pengembang menerapkan konsep tersebut secara abjektif. Artinya pada saat mengklaim proyeknya berwawasan lingkungan dia punya parameter objektif yang kemudian di komunikasikan kepada konsumen. Konsumen punya akses untuk mengontrol apakah pengembang konsisten dengan parameter yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA
Mariam Darus, 1981. Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahnnya, Alumni, Bandung.

------------,. Dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, 17 Januari-Pebruari 1981
Shidarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.

Soebekti, 1981. Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

------------,1986. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Sudaryatmo, 1996. Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

------------, 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. John, Echols, dan Hasan Sadily, 1986, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Gramedia.

Adilkah Jika Saya Tidak Lulus?

2008-06-25T21:33:00.000-07:00

ADILKAH JIKA SAYA TIDAK LULUS?
By.
Yahya.Ahmad.Zein.

BEBERAPA hari belakangan ini seantero negeri ini tidak terkecuali di Tarakan, mencuat kembali protes-protes tentang sistem yang menentukan kelulusan siswa-siswi tingkat menengah dan tingat atas seiring dengan hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) yang masih menyebabkan beberapa siswa-siswi di nyatakan tidak lulus.

Ada fakta yang tidak bisa diingkari, UAN bukan hanya soal hari ini tapi UAN juga sudah jadi problem masa lalu dan terus jadi potensi problem pada periode mendatang. Karakter problemnya bukan hanya bersifat manifes tapi juga bersifat laten dan terjadi di hampir seantero negeri. Ketidakmampuan mengelola masalah pendidikan potensial menuai banyak masalah di kemudian hari. Karena itu, tidaklah mengherankan jika muncul cukup banyak respons atas hasil UAN yang baru saja diumumkan. Tidaklah berkelebihan dan bukan suatu isapan jempol kalau dikatakan bahwa Pemerintah seolah-olah menutup mata atas respons yang buruk dari masyarakat terhadap sistem UAN ini.

Sudah menjadi sesuatu yang biasa di republik ini adalah Di negara kita keluhan publik belum memperoleh perhatian, belum ada mekanisme yang tersedia untuk menampungnya. Publik yang umumnya binggung tidak mengetahui kemana atau kepada siapa bisa mengeluh dan bagaimana caranya menyampaikan keluhannya; ujung-ujungnya tidak sedikit dari mereka yang hanya diam meskipun hak-haknya diabaikan oleh sistem seperti ini.

Ada beberapa isu penting yang muncul dengan sistem kelulusan seperti ini, yaitu: kesatu, ada problematik kebijakan berkenaan dengan bentuk kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini; kedua, mungkin ada kepentingan politis tertentu yang menjadi dasar diterbitkannya kebijakan dimaksud; ketiga, potensial problema yang harus dihadapi dengan adanya kebijakan ini.

Sistem Ujian Akhir Nasional yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah ini memakai titel Untuk meningkakan mutu pendidikan di Indonesia sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia namun sebagian substansi utamanya berkaitan dengan 3 mata pelajaran yang menjadi penentu Lulus atau Tidaknya seseorang. Pada titik inilah, kebijakan ini menjadi penting diperhatikan karena potensial menimbulkan rasa ketidak adilan bagi sebagian besar orang baik itu anak didik, guru maupun orang tua murid. Apabila kita mengamati dengan saksama,maka pola seperti sebenarnya pola-pola instan yang di gunakan untuk merubah karakteristik yang ada sebelumnya.

Untuk itu timbul pertanyaan, apakah persoalan keterpurukan pendidikan di republik tercinta ini dapat diselesaikan dan diatur hanya melalui ketentuan sistem UAN yang hanya mengantungkan kepada tiga mata pelajaran untuk menentukan lulus atau tidak nya seseorang. Apalagi kalau dikaitkan dengan asfek keadilan yang mensyaratkan adanya proporsional dalam menentukan sesuatu, maka hal tersebut masih harus di pertanyakan kembali.

Logika apapun yang dipakai dalam kebijakan sistem UAN ini seharusnyalah yang diperhatikan secara sungguh-sungguh, adalah apabila suatu kebijakan mengakibatkan tercabutnya hak asasi manusia/ hak warga negara serta kebijakan yang menyebabkan tercabutnya rasa keadilan maka kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat. Bukan kah dalam Sistem pendidikan seharusnya pemerintah wajib melakukan pemenuhan hak-hak dasar warga negara (publik). Ketiadaan atau kurang memadainya pelayanan publik berarti tidak terpenuhinya hak asasi manusia.

Memang banyak hal yang harus diperbaiki dalam dunia pendidikan di Indonesia, Peran semua elemen dalam mengutamakan kepentingan Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan individu atau golongan. Pemahaman mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur pendidikan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju Dunia Pendidikan yang mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.

Akankah pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang handal di negara kita ini akan terus menjadi wacana. Setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat berbicara tentang reformasi dalam kerangka pola berpikir masing-masing, terlepas dari kehidupan kesatuan berbangsa dan bernegara. Para politisi dengan beberapa perkecualian juga perlu ditertibkan pola dan cara berpikir mereka yang rancu, pola berpikir segmental di mana kebenaran seolah-olah hanya kelompok mereka tertentu yang memilikinya.
Yang pasti, Kebijakan UAN ini muncul sebagai bagian dari kebijakan awal pemerintah untuk mengakselerasikan program pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia ,Yang pasti pula, kebijakan seperti ini juga potensial membuat problematika baru karena sebagai substansinya memang potesial menciptakan masalah. Tidak ada mekanisme yang bisa mengeliminasi potensi problem yang secara inheren tersebut di dalam kebijakan UAN ini. Kesemua itu makin membuat tajam problem Pendidikan kita. Kalau begitu, selamat datang problem Pendidikan.*** wallahualam bissawab
.